Home

Indonesia
Digest

Global
Digest

Editor

 

 

 

 Indonesia Digest

 

 Global Digest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT SUKARNO

 

 

 

 

 

 

 

 Presidency

Revolution 

Permesta 

 Gestapu

Supersemar

 CIA 

NSA documents

 

 

 

30 Sep 1965

 

 

1964-1968

 

 

 

 

 

 

 


Introduction

Profile

Diplomacy

Development

Sukarno years

Suharto years

Overview

Government

US relations

Economy

1965 Gestapu

 World Bank/IMF

History

Current Affairs

New Beginning

Business

Silent Genocide

Globalization

 

 SPECIAL REPORTS

Global Rulers

  Rule By Secrecy

 US Relations 60s-98

Suharto Obit

Corruption

East Timor

 

 

GESTAPU

30 September 1965

 

 

 

 

 

 

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

 

 

 

 

 

 

ANALYSIS

 

 


Meluruskan Benang Kusut Peristiwa ‘65
10 June 2011 |

Sudah banyak tulisan mengenai kebenaran peristiwa 65 yang ditulis oleh berbagai kalangan, baik akedimisi maupun dari para korban pembantaian massal tahun 65-66. Namun tetap saja, prespektif kuat di masyarakat mengenai peristiwa ini masih berkiblat kepada kebohongan sejarah yang tercantum di Buku putih Orde baru. Benang kusut mengenai peristiwa ini sulit untuk diluruskan. Masih butuh waktu panjang untuk bisa menyadarkan masyarakat mengenai kebenaran peristiwa ini.

Tak berlebihan ketika masyarakat dunia masih melihat kita sebagai Negara pelanggar HAM berat. Afrika Selatan yang dikutuk masyarakat internasional akan praktek Aprtheid, mampu membongkar ke public mengenai peristiwa ini. Begitu pula dengan kekejaman rezim Pol Pot di Kamboja, fakta sejarah mampu diungkap di depan public. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang banyak terjadi di beberapa Negara, bisa terungkap ketika rezim yang berkuasa sebelumnya telah jatuh. Namun hal ini tidak terjadi di Negara ini. Langkah mundur seluruh lapisan masyarakat negeri ini yang telah memasuki era reformasi.

Peristiwa 65 dengan segala kesemarawutan dan kejanggalannya, sampai detik ini masih menjadi misteri yang tabu untuk bisa diungkap. Saat ini, Negara tidak sepenuhnya meneror tiap usaha yang dilakukan untuk meluruskan sejarah 65, tapi kini terror tersebut dilakukan oleh ormas-ormas bentukan yang anti demokrasi, dan Negara “melegalkan” perbuatan tersebut. Ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu, acara di Goethe Institutet yang bertajuk “Indonesia & the world 1959 – 1969 : a critical decade”, kembali mendapat terror dari ormas-ormas yang mengaku perwakilan umat islam. Yang faktanya justru anti islam dan anti demokrasi dengan melakukan hal tersebut. Mereka meneror dengan memasang beberapa spanduk yang berisikan kata-kata yang mendeskriminasikan acara tersebut sebagai ajang kebangkitan komunis yang harus diwaspadai. Dan mereka menganggap bahwa PKI dengan segala instrument pendukungnya disebut sebagai tukang jagal, penyebar pornografi, anti tuhan, dan berbagai stigma lain. Stigma yang bersandar kepada kebohongan sejarah Orde Baru.

Rentetan terror terus dilakukan di tiap usaha yang dilakukan oleh para akademisi ataupun para anak korban dan korban 65 untuk meluruskan sejarah 1 Oktober. Negara menjalin kerja sama jahat dengan para ormas-ormas ini untuk mengaburkan setiap usaha pelurusan sejarah sebagai rencana kebangkitan kaum komunis. Namun terlepas dari pro kontra mengenai komunisme, apakah juga salah ketika ajaran ini bangkit kembali di tengah kondisi rakyat yang terus menjerit tiap harinya akibat system pemerintahan yang tak memihak ? komunisme adalah anak zaman yang lahir di kondisi rakyat yang menderita akibat system kapitalisme, ini fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri.

Kesemarawutan dan kejanggalan mengenai peristiwa 65 hanya bisa diselesaikan dengan membuka dialog mengenai peristiwa ini, usaha yang sering dilakukan oleh para korban namun tak pernah ditanggapi oleh Negara dan ormas-ormas anti komunis. Padahal fakta sejarah sudah terbukti bahwa peristiwa tragis 65 bukanlah PKI yang mendalanginya. Elemen-elemen AD yang pro USA dan keterlibatan USA serta Inggris dalam peristiwa ini tak pernah dilihat sebagai pembuktian bahwa PKI bukanlah dalang dari peristiwa tragis terhadap para jendral AD. Fakta sejarah mengenai pembantai massal setelah peristiwa tersebut pun tak pernah dianggap sebagai luka sejarah, hal ini malah dianggap sebagai proses lumrah yang terjadi ditengah masyarakat. Padahal fakta sejarah pun mengungkapkan bahwa TNI AD melalui RPKAD berada di belakang pembantaian tersebut. Jutaan nyawa melayang dibiarkan, dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Apakah ini ciri Negara yang terkenal dengan keramah tamahan serta agamis ?

Meruntuhkan kuasa stigma yang telah berlangsung lebih dari 32 tahun bukanlah perkara mudah. Gagasan yang ditawarkan penulis untuk generasi muda untuk meruntuhkan kuasa stigma bisa dilakukan dengan beberapa metode atau cara. Yang pertama harus dilakukan berpikir kritis mengenai sejarah 65. Metode/cara selanjutnya adalah dengan mengadakan diskusi public ditingkatan generasi muda terutama mereka yan duduk di tingkat SMA, selanjutnya perluas diskusi public mengenai sejarah 65 hingga ke tingkatan masyarakat paling bawah. Metode diskusi public ini akan mengisi pengetahuan generasi muda untuk bersikap progresif terhadap peristiwa ini. Selanjutnya yang harus dilakukan kaum muda adalah dengan mengambil alih kekuasaan politik dari penguasa saat ini. Jalan politik inilah yang dapat dilakukan untuk merubah peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendeskriminasikan para korban. 2 metode ini yang menurut penulis merupakan gagasan yang ditawarkan untuk meruntuhkan kuasa stigmatisasi terhadap para korban 65.

Peran Amerika Serikat dan Provokasi AD

Melihat peristiwa G 30 S sudah sepatutnya untuk juga melihat peristiwa-peristiwa dalam negeri yang terkait dengan peristiwa ini terjadi dan juga peristiwa-perisitwa perang dingin yang telah dipaparkan diatas. Usaha menghentikan dominasi kekuataan komunis di Indonesia merupakan harga mutlak yang harus dilakukan Amerika Serikat, karena jika sampai Indonesia menjadi Negara komunis di Asia Tenggara maka kepentingan ekonomi dan politik di kawasan Asia terutama di kawasan Asia Pasifik akan terganggu. Selain menghentikan dominasi kekuataan komunis target utama Amerika Serikat adalah Soekarno. Sang Proklamator ini menjadi musuh utama Amerika Serikat pada masa itu, sudah telah berulang kali Amerika Serikat menggunakan segala daya dan upayanya untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Mulai dari serangan langsung ke Soekarno seperti kasus pelemparan granat di Cikini atau kasus penembakan terhadap Soekarno di Masjid Istiqlal pada perayaan Idul Adha tanggal 14 Mei 1962, namun usaha-usaha ini tidak berhasil membunuh Soekarno dan menjatuhkan Soekarno dari tampuk pimpinan negeri ini. Usaha lain di lakukan Amerika Serikat, yaitu dengan memfasilitasi para perwira AD pro Amerika Serikat dan para politisi kanan dari partai PSI untuk melakukan pemberontakan di daerah Sumatera, PRRI/Permesta merupakan kolaborasi kerja sama antara Amerika Serikat dengan para perwira AD pro Amerika Serikat juga dengan para politisi kanan dari partai PSI. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI/Permesta dengan ditemukan bukti senjata-senjata yang digunakan para militer pemberontak merupakan buatan Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat semakin dikuatkan dengan jatuhnya pesawat berpilotkan seorang AU asal Amerika Serikat ketika terjadi operasi penumpasan. Lagi-lagi usaha Amerika Serikat untuk menjatuhkan Soekarno kembali gagal, PRRI/Permesta berhasil ditumpas dan posisi Soekarno semakin kuat dimata rakyat, begitu pula dengan posisi politis PKI. Karena PKI merupakan salah satu partai politik yang juga ikut membantu penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta.

Fakta keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa 65 juga penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu saksi peristiwa 1 Oktober 1965, Letkol Penerbang Heru Atmodjo, Perwira Intelejen AURI.

Letkol Heru Atmodjo merupakan saksi hidup peristiwa ini yang mengetahui persis bagaimana rangkaian peristiwa ini terjadi. Dalam wawancara dengan penulis penulis, Letkol Heru Atmodjo memaparkan bagaimana peristiwa 1 Oktober 1965 sangat bertautan dengan peristiwa yang terjadi selama perang dingin. Ia juga menjelaskan bagaimana keterlibatan Amerika Serikat merancang peristiwa ini untuk menjatuhkan dua kekuataan sekaligus yaitu Soekarno dan PKI. Menurut keterangan Heru Atmodjo, para pejabat Amerika Serikat yaitu ; Averell Harriman, William Bundy, Howard P. Jones, mantan Duta Besar untuk Indonesia, dan Elsworth Bunker, Utusan Khusus Presiden Lyndon B. Johnson, dengan pangkat Duta Besar melakukan pertemuan pada bulan Maret 1965 di Manila, Filipina membicarakan rencana untuk melakukan aksi menjatuhkan PKI dan Soekarno.

Kesimpulan akhir pada pertemuan ini adalah merancang suatu aksi untuk memancing PKI menggali lubang kehancurannya sendiri, dan menjatuhkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Amerika Serikat kemudian merancang suatu aksi yang kemudian dijalankan oleh para perwira militer yang pro Amerika Serikat dan anti Komunis.

Dari keterangan Heru Atmodjo ini jika di bandingkan dengan fakta-fakta yang diungkapkan oleh John Roosa dalam bukunya “dalih pembunuhan massal, gerakan 30 September, kudeta Soekarno” terdapat kesamaan yaitu adanya sebuah aksi yang memang sengaja dirancang untuk gagal yang kemudian berakibat kepada hancurnya PKI dan Soekarno.

Di dalam bukunya John Roosa juga memaparkan bagaimana terjadinya persekutuan AD dengan Amerika Serikat, pasca kegagalan pemberontakan PRRI/Permesta yang dibiayai oleh CIA, Amerika Serikat merubah arah politiknya. Amerika Serikat mulai memperhalus strateginya untuk menghancurkan Soekarno dan PKI. Di dalam sebuah dokumen dewan keamanan nasional (NSC) mengenai laporan khusus tentang Indonesia pada Januari 1959, dipaparkan bahwa Presiden Eisenhower untuk terus memperkuat hubungan AS dengan tentara Indonesia anti komunis agar institusi ini mampu memerangi kiprah kaum komunis.

Bermula dari hal itulah kemudian banyak perwira AD yang mengikuti program militer di AS di sekolah-sekolah seperti di
Fort Bragg dan Fort Leavenworth. AS bahkan dari tahun 1958 – 1965 memberikan bantuan dana sebesar $10 - $ 20 juta kepada militer Indonesia khususnya kepada AD.


Pembantaian Massal

Dengan tumbangnya aksi 1 Oktober 1965 dan naiknya Soeharto sebagai “pahlawan” menjadikan Negara ini di tahun 1965-1966 banjir darah. Aksi para propagandais Soeharto menyebarkan cerita-cerita bohong dan menyeramkan, Koran-koran AD, RRI, menyebarkan cerita-cerita ini dengan tujuan terjadinya aksi balasan dari rakyat lainnya terhadap semua anggota PKI dan anggota organisasi yang dekat dengan PKI, bukan saja mereka tersebut namun orang-orang yang pendukung Soekarno menemui ajalnya di “hutan belantara”.

Aksi pembantaian massal terjadi dimana-mana, pada kisaran tahun 1965-1966 bisa terlihat di jalan-jalan, di parit-parit, di sungai-sungai, mayat-mayat bergelimpangan. Mereka dibunuh, disiksa, dipenjara tanpa proses peradilan yang jelas. Negara ini pada masa itu menjadi “hutan belantara”, dimana para anggota PKI dan orang-orang pendukung Soekarno menjadi “kelinci” yang menjadi mangsaan untuk para “singa-singa”, ormas-ormas, masyarakat, dan pasukan RPKAD. Masyarakat di provokasi melalui media-media untuk melakukan pembersihan di lingkungan tempat tinggalnya dari semua unsur yang berhubungan dengan PKI dan Soekarno.

Perintah Soekarno untuk tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan semakin banyaknya korban nyawa tidak diindahkan oleh Soeharto. Dengan RPKAD pimpinan Jendral Sarwo Edhi Wibowo, AD terus melakukan operasi pembasmian terhadap semua yang berhubungan dengan PKI dan organ-organ pendukungnya. Jutaan rakyat baik sipil maupun militer ditahan dan disiksa.

Ada 15.000 orang ditahan di Pulau Buru dan Pulau Nusa Kambangan. Di banyak tempat di seluruh Indonesia penuh dengan terror-teror menakutkan. Setiap malam ada penculikan, dan eksekusi ekstra yudisial. Mayat itu dibuang dan mengambang di sepanjang laut atau sungai, seperti sungai Brantas di Jawa Timur, Bengawan Solo di Jawa Tengah, Samudra Indonesia di Pulau Bali, Samudera Indonesia di pantai Painan di Sumatera Barat, Sungai Musi di Palembang Selatan Sumatra, Sungai Ular di Sumatera Utara, dll.

Untuk menggambarkan betapa besarnya korban, staf Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengatakan pada hari-hari awal Oktober 1965, ada rata-rata 1500 orang tewas setiap hari mulai dari 30 September 1965.
Sementara Kathy Kadane, Amerika News Service, dalam artikelnya, Pembantaian tentang Indonesia dari Oktober 1965 hingga Januari 1966, mengutip dari Bertrand Russel, berkata: “dalam empat bulan, lima kali lebih banyak orang meninggal
di Indonesia seperti di Vietnam dalam dua belas tahun. “

Data dari Komisi Pencari Fakta (Robert Cribb, Abera, 2001), jumlahnya 78,000 orang terbunuh.
Tapi, Oei Tju Tat yang adalah pemimpin tim investigasi menyebutkan bahwa jumlah korban lebih dari 780,000 orang. Sementara Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban, Komando Militer untuk Pemulihan Keamanan dan Gangguan) melaporkan bahwa korban adalah satu juta orang (800,000 orang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 100,000 korban di Bali dan 100,000 di Sumatera).

Menurut Jenderal Sarwo Eddy Wibowo Kepala di Komando Angkatan Bersenjata Khusus Komando Resimen (RPKAD) tangan kanan Suharto yang bertanggung jawab untuk menghancurkan PKI, disebutkan setidaknya ada 3.000.000 orang tewas.

Penyiksaan dan pembantaian menjadi momok sangat mengerikan di saat itu, selain fakta yang diungkap oleh Sudisman di atas, ada juga fakta yang diungkapkan dalam buku “menyeberangi sungai air mata, kisah tragis tapol 65 dan upaya rekonsiliasi” karya Antonius Sumarwan, S.J. Dalam buku tersebut diungkapkan, bagaimana para korban 65 disiksa, diambil paksa, dipenjara, dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas.

Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, seorang penari genjer-genjer kelahiran Yogyakarta. Maria diciduk dari rumahnya, awalnya di langsung ditempatkan di penjara Bantul. Di dalam penjara ia dipukul, dislomot rokok, ditelenjangi, di lecehkan dan berbagai siksaan lainnya. Setelah 6 bulan ditempatkan di Bantul, ia dipindahkan ke penjara Wirogunan. Lain halnya yang dialami oleh Yosep Sali,anggota Pemuda Rakyat ini di penjara di Benteng. Selama di penjara ia mendapatkan siksaan yang tak jauh berbeda dengan Maria Magdalena. Pukulan, tendangan, menjadi hal yang tiap harinya ia terima selama proses intrograsi. Setelah dari penjara Benteng, ia ditempatkan di Penjara Wiroguman. Setelah itu ia terus dipindahkan dari penjara-penjara lainnya,dan berakhir di Pulau Buru.

Filsuf Prancis, Alain Badiou mengatakan bahwa “pengetahuan yang terlembagakan akan membentuk kesetiaan kepada peristiwa yang telah dikonstruksikan”, jelas bahwa peristiwa 65 dengan sengaja oleh Negara untuk dilembagakan di tingkat pendidikan untuk membentuk masyarakat yang “setia” kepada cerita Negara mengenai kasus ini.

Hal ini yang harus diruntuhkan, generasi muda harus memiliki pola pikir yang beda dengan pola pikir penguasa. Pola pikir yang beda dan kritis ini yang dibutuhkan untuk bisa meruntuhkan pengetahuan yang telah dilembagakan oleh Negara terhadap kasus 65. Michael Struner juga mengatakan “di negeri tanpa sejarah, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu”. Negeri ini tahun 65-66 merupakan negeri tanpa sejarah, negeri tanpa keadilan, dan negeri tanpa hukum.
an hal itu bertahan hingga saat ini, karena penguasa yang menguasai ingatan masyarakatnya terhadap peristiwa 65, dan penguasa juga yang merumuskan dan mengkonsepkan serta menafsirkan sejarah 65 sesuai dengan kepentingan mereka di masa depan.

Antonius Sumarwan SJ, Menyeberangi sungai air mata, kisah tragis tapol 65 dan upaya rekonsiliasi, Yogyakarta ; Kanisius 2007, hal 85 - 93

 

 

 


KUDETA MILITER SOEHARTO DIBONGKAR
26 Aug 1998


JAKARTA, (SiaR, 26/8/98) Letda Inf (Purn) Soekardjo Wilardjito (71), yang mengaku sebagai seorang saksi mata, memberikan kesaksian bahwa penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ke Soeharto merupakan
hasil dari todongan pistol Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Panggabean ke arah Soekarno di Istana Bogor. Namun sumber dari beberapa kalangan tentara eks tahanan politik PKI justru masih meragukan kebenaran pengakuan itu.

Menurut laporan harian Bernas dan Surya, Selasa (24/8), Soekardjo mengaku menyaksikan sendiri aksi para jenderal suruhan Soeharto itu mengintimi- dasi Soekarno untuk menandatangani Supersemar.

"Waktu itu Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Maraden Panggabean menodongkan senjata pistol FN 45 ke arah Bung Karno. Sementara Jenderal M. Jusuf menyodorkan map warna merah muda berisi sebuah dokumen," kata
Soekardjo kepada wartawan di kediamannya di Kampung Gancahan 5 Sidomulyo-Godean kabupaten Sleman.

Menurut penuturan Soekardjo, dini hari itu Bung Karno cukup terkejut dengan cara yang dilakukan para jenderal. "Lho, ini diktumnya kok militer", komentar Bung Karno yang ditirukan kembali oleh Soekardjo.

Waktu itu para jenderal menjawab bahwa itu dilakukan karena keadaannya sangat mendesak. Soekarno pun pasrah, dan menjawab, "baiklah saya serahkan kekuasaan pada Harto, tetapi setelah selesai supaya dikembalikan lagi ke saya."

Saat itu Soekardjo adalah perwira Security yang berdiri menjaga di belakang Bung Karno. Di harian Bernas digambarkan posisi diagram duduknya BK dengan empat jenderal. Ketika melihat penodongan, Soekardjo akan mencabut
pistolnya, tetapi dilarang oleh Bung Karno. Beberapa hari kemudian Soekardjo ditangkap oleh pasukan RPKAD dan Kostrad, kemudian ditahan dengan berpindah-pindah tempat sejak 1966 sampai 1977, tanpa surat penahanan.

Kesaksian Soekardjo di kantor LBH Yogyakarta ini dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai pengakuan yang cukup berani setelah 32 tahun lebih tak ada seorang pun yang berani mengungkap misteri sejarah bangsa Indonesia
pada September 1965-Maret 1966. Kalaupun ada, mungkin hanya berbentuk hasil penelitian atau kajian orang luar negeri yang beredar secara sembunyi-sembunyi di kalangan tertentu. "Pengakuan saksi mata belum ada. Pengakuan Soekardjo merupakan langkah awal untuk bisa membuka misteri 1965-1966", kata sumber SiaR.

Sumber ini menyebut bahwa kudeta "Supersemar" ini kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengadakan witchhunt berupa operasi militer besar-besaran terhadap anggota-anggota PKI dan para simpatisannya.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Mayjen dr Soemarno, dengan anggota-anggota Moedjoko (POLRI), Oei Tjoe Tat SH, Mayjen Achmadi (ex Brigade XVII/TP) dan seorang lagi dari tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500 ribu orang.

Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jendral Sarwo Edhie Wibowo kepada Permadi SH, jumlahnya mencapai sekitar tiga juta orang. "Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri", kata sumber ini. ***

 

KETERLIBATAN SOEHARTO DALAM G30S MULAI DIBONGKAR

JAKARTA (SiaR, 1/7/98), Dugaan kuat keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa Berdarah Gerakan 30 September 1965 dan pemanipulasian Supersemar mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat juga mulai mengungkit keterlibatan Soeharto dalam peristiwa pembantaian terhadap ratusan ribu massa simpatisan PKI diberbagai daerah di Indonesia
setelah Peristiwa G30S tersebut.

Tabloid Swadeshi edisi terbaru menurunkan laporan utama yang berbeda dengan tabloid yang lain. Tabloid yang bernafaskan nasionalisme ini mengambil laporan utama mengenai G30S/PKI dan Kebohongan Soeharto.
Yang menarik dari terbitan itu adalah pengakuan orang terdekat Soeharto dan pernah menjadi Mendikbud, Mashuri.
Ia merasa dibohongi Soeharto ketika peristiwa terjadi.

"Tiga pertanyaan saya selalu dijawab, 'tidak'. Padahal ia sudah tahu sebelumnya mengenai Gerakan 30 September," kata Mashuri.

Dalam pengakuannya, Mashuri juga mengungkapkan tentang adanya pertemuan sebelumnya antara Kolonel Latief dengan Soeharto pada tengah malam di RSPAD. Dalam pertemuan tersebut Latief menuturkan tentang adanya rencana
kudeta oleh para anggota Dewan Jenderal. Namun Soeharto sebagai Panglima Kostrad tak bereaksi apa-apa. "Kalau Soeharto menyatakan tidak tahu menahu soal peristiwa G30S, itu bohong!" kata Latief dalam pledoinya.

Namun pertemuan itu banyak dimanipulasi Soeharto untuk mengaburkan adanya peristiwa tersebut.
Menurut Mashuri, Soeharto dalam beberapa keterangan persnya berbeda-beda pernyataannya. "Suatu ketika, Soeharto
bilang bahwa Latief datang untuk menengok Tommy yang sedang sakit. Lalu Soeharto bilang juga bahwa Latief datang
ingin membunuhnya. Dan yang paling parah, Soeharto menyangkal bertemu dengan Latief," katanya.

Sementara itu Ki Oetomo Darmadi menulis dalam tabloid Swadeshi menyatakan keheranannya mengapa dewan kehormatan militer tidak dilibatkan dalam pengusutan kasus G30S walaupun jelas peristiwa itu melibatkan
sekelompok tentara dan korbannya juga perwira-perwira tentara.

Sedangkan mengenai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) nasionalis tua,
Manai Sophiaan dan analis politik Arbi Sanit menyatakan bahwa selama ini ada upaya keras dari Soeharto
untuk mengaburkan kebenaran Supersemar.

Supersemar disebut Manai sebagai tindakan manipulasi dari surat perintah pengamanan Jakarta menjadi surat perintah pengambilan kekuasaan.

Surat perintah tersebut juga yang dipakai Soeharto melumpuhkan Soekarno.
Oleh sebab itu mereka sangat berharap adanya pengusutan lebih lanjut tentang kebenaran sejarah pergantian presiden
dari Soekarno ke Soeharto itu.***

 

 

 


SiaR---KUDETA MILITER SOEHARTO DIBONGKAR

26/8/98)


Letda Inf (Purn) Soekardjo Wilardjito (71), yang mengakusebagai seorang saksi mata, memberikan kesaksian bahwa penyerahan Surat PerintahSebelas Maret (Supersemar) ke Soeharto merupakan hasil dari todongan pistol Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Panggabean ke arah Soekarno di Istana Bogor.

Namun sumberdari beberapa kalangan tentara eks tahanan politik PKI justru masih meragukan kebenaranpengakuan itu.Menurut laporan harian Bernas dan Surya, Selasa (24/8), Soekardjo mengakumenyaksikan sendiri aksi para jenderal suruhan Soeharto itu mengintimi- dasi Soekarnountuk menandatangani Supersemar.

"Waktu itu Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Maraden Panggabean menodongkansenjata pistol FN 45 ke arah Bung Karno. Sementara Jenderal M. Jusuf menyodorkan mapwarna merah muda berisi sebuah dokumen," kata Soekardjo kepada wartawan dikediamannya di Kampung Gancahan 5 Sidomulyo-Godean kabupaten Sleman.

Menurut penuturan Soekardjo, dini hari itu Bung Karno cukup terkejut dengan carayang dilakukan para jenderal. "Lho, ini diktumnya kok militer", komentar Bung Karno yangditirukan kembali oleh Soekardjo.Waktu itu para jenderal menjawab bahwa itu dilakukan karena keadaannya sangatmendesak. Soekarno pun pasrah, dan menjawab, "baiklah saya serahkan kekuasaan padaHarto, tetapi setelah selesai supaya dikembalikan lagi ke saya.

"Saat itu Soekardjo adalah perwira Security yang berdiri menjaga di belakang BungKarno. Di harian Bernas digambarkan posisi diagram duduknya BK dengan empat jenderal.Ketika melihat penodongan, Soekardjo akan mencabut pistolnya, tetapi dilarang oleh BungKarno. Beberapa hari kemudian Soekardjo ditangkap oleh pasukan RPKAD dan Kostrad,kemudian ditahan dengan berpindah-pindah tempat sejak 1966 sampai 1977, tanpa suratpenahanan.

Kesaksian Soekardjo di kantor LBH Yogyakarta ini dinilai oleh sejumlah kalangansebagai pengakuan yang cukup berani setelah 32 tahun lebih tak ada seorang pun yangberani mengungkap misteri sejarah bangsa Indonesia pada September 1965-Maret 1966.Kalaupun ada, mungkin hanya berbentuk hasilpenelitian atau kajian orang luar negeri yang beredar secarasembunyi-sembunyi di kalangan tertentu.

"Pengakuan saksi mata belum ada.

PengakuanSoekardjo merupakan langkah awal untuk bisa membuka misteri 1965-1966", kata sumberSiaR.Sumber ini menyebut bahwa kudeta "Supersemar" ini kemudian dilanjutkan olehSoeharto dengan mengadakan witchhunt berupa operasi militer besar-besaran terhadapanggota-anggota PKI dan para simpatisannya.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, lebih dikenal sebagai KomisiLima yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Mayjen dr Soemarno, dengananggota-anggota Moedjoko (POLRI), Oei Tjoe Tat SH, Mayjen Achmadi (ex Brigade

 

 

 

 

KUDETA MILITER SOEHARTO DIBONGKAR

JAKARTA, (SiaR, 26/8/98) Letda Inf (Purn) Soekardjo Wilardjito (71), yang mengaku sebagai seorang saksi mata, memberikan kesaksian bahwa penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ke Soeharto merupakan hasil dari todongan pistol Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Panggabean ke arah Soekarno di Istana Bogor. Namun sumber dari beberapa kalangan tentara eks tahanan politik PKI justru masih meragukan kebenaran pengakuan itu.

Menurut laporan harian Bernas dan Surya, Selasa (24/8), Soekardjo mengaku menyaksikan sendiri aksi para jenderal suruhan Soeharto itu mengintimi- dasi Soekarno untuk menandatangani Supersemar.

"Waktu itu Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Maraden Panggabean menodongkan senjata pistol FN 45 ke arah Bung Karno. Sementara Jenderal M. Jusuf menyodorkan map warna merah muda berisi sebuah dokumen," kata Soekardjo kepada wartawan di kediamannya di Kampung Gancahan 5 Sidomulyo-Godean kabupaten Sleman.

Menurut penuturan Soekardjo, dini hari itu Bung Karno cukup terkejut dengan cara yang dilakukan para jenderal. "Lho, ini diktumnya kok militer", komentar Bung Karno yang ditirukan kembali oleh Soekardjo.

Waktu itu para jenderal menjawab bahwa itu dilakukan karena keadaannya sangat mendesak. Soekarno pun pasrah, dan menjawab, "baiklah saya serahkan kekuasaan pada Harto, tetapi setelah selesai supaya dikembalikan lagi ke saya."

Saat itu Soekardjo adalah perwira Security yang berdiri menjaga di belakang Bung Karno. Di harian Bernas digambarkan posisi diagram duduknya BK dengan empat jenderal. Ketika melihat penodongan, Soekardjo akan mencabut pistolnya, tetapi dilarang oleh Bung Karno. Beberapa hari kemudian Soekardjo ditangkap oleh pasukan RPKAD dan Kostrad, kemudian ditahan dengan berpindah-pindah tempat sejak 1966 sampai 1977, tanpa surat penahanan.

Kesaksian Soekardjo di kantor LBH Yogyakarta ini dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai pengakuan yang cukup berani setelah 32 tahun lebih tak ada seorang pun yang berani mengungkap misteri sejarah bangsa Indonesia pada September 1965-Maret 1966. Kalaupun ada, mungkin hanya berbentuk hasil
penelitian atau kajian orang luar negeri yang beredar secara
sembunyi-sembunyi di kalangan tertentu. "Pengakuan saksi mata belum ada. Pengakuan Soekardjo merupakan langkah awal untuk bisa membuka misteri 1965-1966", kata sumber SiaR.

Sumber ini menyebut bahwa kudeta "Supersemar" ini kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengadakan witchhunt berupa operasi militer besar-besaran terhadap anggota-anggota PKI dan para simpatisannya.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Mayjen dr Soemarno, dengan anggota-anggota Moedjoko (POLRI), Oei Tjoe Tat SH, Mayjen Achmadi (ex Brigade XVII/TP) dan seorang lagi dari tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500 ribu orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jendral Sarwo Edhie Wibowo kepada Permadi SH, jumlahnya mencapai sekitar tiga juta orang. "Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri", kata sumber
ini. **

Tabloid "Demokrat" edisi 12 - 18 April Tabloid "Demokrat" edisi 12 - 18 April

SOEHARTO DALANG PEMBUNUHAN JENDERAL ACHMAD YANI ?

Kesaksian bekas Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama :
HARYA SUDIRJA bahwa Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi presiden kedua bila kesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut.

"BAPAK sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani - red) bahwa dia bakal menjadi presiden. Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain", ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani, Yuni Yani dan Edi Yani - Sebelumnya diberitakan dalam acara diskusi "Jakarta - Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran" terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.

Kesaksian tersebut disampaikan salah satu peserta diskusi :Harya Sudirja.
Menurut bekas Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama ini, hal itu disampaikan oleh Achmad Yani secara pribadi pada dirinya dalam perjalanan menuju Istana Bogor tanggal 11 September 1965.
Putra-putri Achmad Yani kemudian menjelaskan, informasi baik itu sudah diketahui pihak keluarga 2 (dua) bulan sebelum meletusnya peristiwa berdarah G-30S/PKI. "Waktu itu ketika pulang dari rapat dengan Bung Karno beserta para petinggi negara, Bapak cerita sama ibu bahwa kelak bakal jadi presiden", kenang Yuni Yani, putri keenam Achmad Yani.
"Setelah cerita sama ibu, esok harinya sepulang main golf, Bapak juga menceritakan itu kepada kami putra-putrinya. Sambil tertawa, kami bertanya, benar nih Pak. Jawab Bapak ketika itu, ya", ucapnya.
Menurut Yuni, berita baik itu juga mereka dengar dari ajudan Bapak yang mengatakan Bapak bakal jadi presiden. Makanya ajudan menyarankan supaya siap-siap pindah ke Istana.

Sedangkan menurut Elina Yani (putri keempat), saat kakaknya Amelia Yani menyusun buku tentang Bapak, mereka menemui Letjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu nara sumber.
"Waktu itu, Pak Sarwo cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution", katanya.
"Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi presiden", kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina.
Pada prinsipnya, tambah Yuni pihak keluarga senang mendengar berita Bapak bakal jadi presiden. Namun ibunya (Alm. Nyonya Yayuk Ruliah A.Yani) usai makan malam membuat ramalan bahwa kalau Bapak tidak jadi presiden, bisa dibunuh. "Ternyata ramalan ibu benar. Belum sempat menjadi presiden menggantikan Bung Karno, Bapak dibunuh secara kejam dengan disaksikan adik-adik kami - Untung dan Eddy, kalau Bapakmu tidak jadi presiden, ya nangdi (kemana - red) bisa dibunuh", kata Nyonya Yani seperti ditirukan Yuni.

Lalu siapa pembunuhnya ?
Menurut Yuni, Ibu dulu mencurigai dalang pembunuhan ayahnya adalah petinggi militer yang membenci Achmad Yani. Dan yang dicurigai adalah SOEHARTO.
Mengapa Soeharto membenci A.Yani ?. Yuni mengatakan, sewaktu Soeharto menjual pentil dan ban yang menangkap adalah Bapaknya. "Bapak memang tidak suka militer berdagang. Tindakan Bapak ini tentunya menyinggung perasaan Soeharto.
Selain itu, usia Bapak juga lebih muda, sedangkan jabatannya lebih tinggi dari Soeharto", katanya.
Sedangkan Rully Yani (putri sulung) yakin pembunuh Bapaknya adalah prajurit yang disuruh oleh atasannya. "Siapa orangnya, ini yang perlu dicari", katanya.
Mungkin juga, lanjutnya, orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Bapak yang menentang upaya mempersenjatai buruh, nelayan dan petani. "Bapak dulu kan tidak suka rakyat dipersenjatai.
Yang bisa dipersenjatai adalah militer saja", katanya.
Menurut dia, penjelasan bekas tahanan politik G-30S/PKI Abdul Latief bahwa Soeharto dalang G-30S/PKI sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian oleh pihak yang berwajib. "Ini penting demi lurusnya sejarah.

Dan kamipun merasa puas kalau sudah tahu dalang pembunuhan ayah kami", katanya.
Dia berharap, kepada semua pelaku sejarah yang masih hidup bersaksilah supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat dan tidak menjadi tanda tanya besar bagi generasi muda bangsa ini.

DENDAM SOEHARTO

Kesaksian istri dan putra-putri A.Yani bahwa Bapaknyalah yang ditunjuk Bung Karno untuk jadi presiden kedua menggantikan dirinya, dibenarkan oleh bekas Assisten Bidang Operasi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Marsekal Madya (Purn) Sri Mulyono Herlambang dan ajudan A.Yani, Kolonel (Purn) Subardi.
Apa yang diucapkan putra-putri Jenderal A.Yani itu benar.
Dikalangan petinggi militer informasi tersebut sudah santer dibicarakan. Apalagi hubungan Bung Karno dan A.Yani sangat dekat, ujar Herlambang.
Baik Herlambang maupun Subardi menyebutkan, walaupun tidak terdengar langsung pernyataan Bung Karno bahwa dia memilih A.Yani sebagai presiden kedua jika ia sakit, namun keduanya percaya akan berita itu. "Hubungan Bung Karno dengan A.Yani akrab dan Yani memang terkenal cerdas, hingga wajar jika kemudian ditunjuk presiden", kata Herlambang.
"Hubungan saya dengan A.Yani sangat dekat, hingga saya tahu betapa dekatnya hubungan Bung Karno dengan A.Yani", ujar Herlambang yang saat ini sedang menyusun buku putih peristiwa G-30S/PKI.

Menyinggung tentang kecurigaan Yayuk Ruliah A.Yani (istri A.Yani), bahwa dalang pembunuh suaminya adalah Soeharto, Herlambang mengatakan bisa jadi seperti itu. Pasalnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa berdarah PKI, Bung Karno sudah menunjuk A.Yani sebagai penggantinya.
Tentu saja hal ini membuat iri orang yang berambisi jadi presiden. Waktu itu peran CIA memang dicurigai ada, apalagi AS tidak menyukai Bung Karno karena terlalu vokal. Sedangkan Yani merupakan orang dekat Bung Karno.

Ditambahkan Herlambang, hubungan A.Yani dengan Soeharto saat itu kurang harmonis. Soeharto memang benci pada A.Yani. Ini gara-gara Yani menangkap Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban. Selain itu Soeharto juga merasa iri karena usia Yani lebih muda, sementara jabatanya lebih tinggi.
Terlebih saat A.Yani menjabat Kasad, Bung Karno meningkatkan status kasad menjadi Panglima Angkatan Darat. "Dan waktu itu A.Yani bisa melakukan apa saja atas petunjuk Panglima Tertinggi Soekarno, tentu saja hal ini membuat Soeharto iri pada A.Yani.
Dijelaskan juga, sebenarnya mantan presiden Orde Baru itu tidak hanya membenci A.Yani, tapi semua Jenderal Pahlawan Revolusi. DI.Panjaitan dibenci Soeharto gara-gara persoalan pengadaan barang dan juga berkaitan dengan penjualan pentil dan ban.

Sedangkan kebenciannya terhadap MT.Haryono berkaitan dengan hasil sekolah di SESKOAD. Disitu Soeharto ingin dijagokan tapi MT.Haryono tidak setuju. Terhadap Sutoyo, gara-gara ia sebagai oditur dipersiapkan untuk mengadili Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban itu.
Menurut Subardi, ketahuan sekali dari raut wajah Soeharto kalau dia tidak menyukai A.Yani. Secara tidak langsung istri A.Yani mencurigai Soeharto.
Dicontohkan, sebuah film Amerika yang ceritanya AD disuatu negara yang begitu dipercaya pemerintah, ternyata sebagai dalang kudeta terhadap pemerintahan itu.
Caranya dengan meminjam tangan orang lain dan akhirnya pimpinan AD itulah yang menjadi presiden. "Om .Peristiwa G-30S/PKI hampir sama dengan cerita film itu", kata nyonya Yani seperti ditirukan Subardi.

 

 

 


Dalam Labirin Oktober 1965 (1)

In Historia, Politik on October 1, 2010 at 2:36 AM

”Tanpa ‘disadari’, upaya pencarian keberadaan para jenderal yang diculik, terabaikan. Upaya ke arah itu, untuk sementara hanya menjadi perhatian Kolonel Sarwo Edhie, setelah mendapat laporan dua perwira ajudan Letnan Jenderal Ahmad Yani 1 Oktober pagi-pagi. Pangkostrad Mayjen Soeharto, baru pada 2 Oktober petang, hampir 40 jam setelah penculikan terjadi, ‘teringat’ dan memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie untuk melakukan pencarian”.

 

 

KOMANDAN RPKAD –Resimen Para Komando Angkatan Darat– Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, pagi hari pukul 05.30 Jumat 1 Oktober 1965, dibangunkan dari tidurnya oleh isterinya, karena kedatangan dua perwira yang mengaku membawa berita penting yang bersifat amat darurat. Masih mengenakan piyama dan mata agak kemerahan karena tidur agak larut pada malam Jumat itu, komandan pasukan khusus itu keluar kamar menuju ke ruang tamu menemui dua orang tamu di pagi hari itu. Kolonel Sarwo Edhie yang mempunyai kedekatan pribadi dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani segera mengenali kedua perwira itu sebagai ajudan Panglima Angkatan Darat

 

 

Mereka adalah Mayor Subardi dan Mayor Sudarto. Keduanya, betul-betul membawa berita penting, bahwa atasan mereka pada dinihari itu, tak lebih dari dua jam yang lalu, didatangi sepasukan bersenjata yang belum jelas, kecuali bahwa di antaranya berseragam Tjakrabirawa, lalu ditembak dan tubuhnya dibawa pergi dengan truk entah ke mana.

Mayor Subardi menerima kabar itu 04.30 dari Mbok Milah pembantu rumah tangga sang Panglima Angkatan Darat, yang datang ke rumahnya yang letaknya tak jauh dari kediaman sang jenderal. Setibanya di kediaman Ahmad Yani, dan mendengar cerita anak-anak Yani tentang kejadian dinihari itu, Subardi sejenak sempat sedikit panik.
Namun, tak lama setelah Nyonya Yayu Ruliah Ahmad Yani tiba dari rumah tempatnya tirakatan menjelang pukul 05.00, Mayor Subardi menghubungi Mayor Sudarto lalu bersama-sama menuju kediaman Asisten Intelijen Panglima AD, Mayor Jenderal Soewondo Parman. Maksud mereka semula adalah melapor dan mendapatkan petunjuk untuk tindak lanjut dari asisten intellijen itu.

Ternyata, mereka justru mendengar kabar buruk kedua di pagi hari itu di rumah Soewondo Parman, bahwa sang jenderal juga diculik dinihari itu dari kediamannya. Segera keduanya meluncur ke rumah Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan tiba di sana 05.00. Ternyata Umar pun belum memperoleh sesuatu informasi yang berarti. Mayor Subardi yang belum mengetahui nasib Letnan Jenderal Ahmad Yani yang sebenarnya, menyarankan kepada Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah meminta bantuan RPKAD untuk memblokir seluruh jalan penting di ibukota dan jalan keluar dari Jakarta. Sang Panglima Kodam menyetujui usul tersebut dan menyuruh mereka berdua pergi menemui Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Dan itulah sebabnya, mereka pagi itu berada di ruang tamu Sarwo Edhie di Cijantung.

Dengan keterangan ringkas dari kedua perwira itu, Kolonel Sarwo Edhie secara cepat menyimpulkan bahwa Letnan Jenderal Ahmad Yani lebih dari sekedar ‘dalam bahaya’ dan menganalisa bahwa apa yang terjadi dengan atasannya itu ada hubungannya dengan PKI. Dari Letnan Jenderal Ahmad Yani sendiri sejak beberapa waktu sebelumnya ia mendapat gambaran tentang sikap bermusuhan PKI terhadap Angkatan Darat yang dibarengi rangkaian sepak terjang yang agresif. Dan meskipun Sarwo pagi itu belum punya petunjuk apapun tentang keterkaitan PKI, ia mengambil kesimpulan ke arah itu dan justru itulah yang pagi itu mendorongnya untuk mengambil tindakan. Tanpa membuang waktu lagi, melalui telepon ia menghubungi Komandan Batalion I, Mayor Chalimi Imam Santosa, yang tinggal beberapa blok dari kediamannya di kompleks tersebut. Kolonel Sarwo Edhie yang telah memakai seragam ‘tempur’, tiba dalam beberapa menit kemudian di kediaman Mayor CI Santosa dan menanyakan posisi pasukannya. Ternyata pasukan Santosa berada di Parkir Timur Stadion Senayan, karena akan mengikuti gladi resik dalam rangka persiapan Hari ABRI 5 Oktober 1965.

Pasukan tersebut, meski bersenjata lengkap, namun tak dibekali peluru. Kolonel Sarwo Edhie memerintahkan Mayor Santosa segera menarik pasukannya kembali ke Cijantung. Saat itu, personil RPKAD yang berada di Cijantung terbatas, terutama karena sebagian berada di daerah perbatasan dengan Malaysia atau ditempatkan di daerah lainnya. Santosa segera meluncur ke Senayan dan tiba di sana tepat pukul 06.00. Ia mengumpulkan seluruh anggota Batalion I, memerintahkan mereka naik truk untuk segera berangkat kembali ke Cijantung. Seorang Laksamana Muda Angkatan Laut yang menjadi koordinator pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk acara di Senayan itu, muncul dan mempertanyakan ada apa dan hendak ke mana pasukan itu pagi-pagi begini, tapi Mayor Santosa menghindar dengan sopan lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan sebuah truk perbekalan yang dikirim Sarwo Edhie, berisi amunisi. Mayor CI Santosa segera membagi-bagikan peluru kepada pasukannya, sehingga sejak saat itu, pasukan yang berkekuatan beberapa kompi tersebut sudah dalam keadaan siap tempur.

Di Markas RPKAD Cijantung Batalion 1 ini berkumpul di lapangan, bergabung dengan kompi dari Batalion 3 yang berasal dari Jawa Tengah yang tiba beberapa waktu sebelumnya dan disiapkan untuk berangkat ke daerah perbatasan konfrontasi di Kalimantan Barat namun terhambat keberangkatannya belasan jam karena masalah angkutan udara yang terkendala. Terdapat pula sejumlah personil yang terdiri dari instruktur dari Batujajar yang akan ikut dalam kegiatan Hari ABRI. Mayor CI Santosa memberikan briefing ringkas, bahwa tak ada satu pun anggota pasukan yang boleh bergerak tanpa perintah darinya, dan “saya akan menembak mereka yang melanggar perintah”. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang tampil berbicara sesudah itu, membentangkan dengan singkat tentang adanya sejumlah jenderal Angkatan Darat yang diculik dinihari tersebut dan belum diketahui dengan jelas oleh siapa atas perintah siapa, dibawa ke mana dan bagaimana nasibnya saat itu. Sarwo juga memperingatkan agar waspada, karena saat itu belum bisa ditentukan dengan jelas siapa saja yang menjadi kawan dan siapa yang menjadi lawan.

Batalion I RPKAD praktis adalah sisa terakhir personil yang ada di Cijantung, sementara yang lain umumnya sudah berada di wilayah-wilayah perbatasan konfrontasi Malaysia. Sebenarnya, batalion ini bahkan hampir saja dikirim ke perbatasan Kalimantan atas permintaan Pangkopur II Kalimantan Brigadir Jenderal Soepardjo. Beberapa saat setelah kunjungan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto dalam kedudukannya selaku Wakil Panglima Kolaga, ke wilayah komando Brigjen Soepardjo di Kalimantan pada bulan Agustus 1965, Panglima Komando Tempur II ini mengirim suatu radiogram kepada Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie. Radiogram di akhir Agustus itu sebenarnya agak tak lazim menurut prosedur yang ada. Isinya pun cukup menimbulkan tanda tanya, setidaknya bagi Kolonel Sarwo Edhie. Apalagi secara pribadi Letnan Jenderal Ahmad Yani belum lama sebelumnya pernah berpesan supaya Cijantung jangan sampai kosong. Dalam radiogram itu Brigjen Soepardjo meminta agar sisa pasukan RPKAD, yakni Batalion I, dikirim ke Kalimantan Barat untuk memperkuat wilayah perbatasan. Menerima permintaan tersebut, Kolonel Sarwo Edhie lalu mengirim Komandan Batalion I Mayor CI Santosa ke Kalimantan Barat untuk melakukan peninjauan di bulan September.

Dengan cermat Mayor Santosa memeriksa situasi dan menyimpulkan bahwa jumlah personil yang sudah ada di sana telah memadai, apalagi Kompi 1 Batalion 3 RPKAD dari Jawa Tengah akan segera tiba sebagai tambahan perkuatan. Mayor Santosa lalu melaporkan kesimpulannya itu kepada Brigjen Soepardjo 27 September. Dengan demikian, Santosa telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Jakarta dengan pesawat. Santosa agak tercengang bahwa ia ternyata bertemu Brigjen Soepardjo berada dalam penerbangan yang sama. Kepadanya, Soepardjo mengatakan dirinya mendapat panggilan penting dari Jakarta, namun CI Santosa tak melihat ada siapa pun yang menemui atau menjemput Pangkopur II itu di tempat tujuan. Andaikan Kolonel Sarwo Edhie memenuhi permintaan Brigjen Soepardjo, praktis pada 1 Oktober pagi itu RPKAD tidak punya kekuatan tersisa di Cijantung yang bisa diandalkan.

Tatkala telah berada kembali di kediamannya bersama sejumlah staf, sekitar 10.30, Sarwo Edhie mendengar derum panser menuju ke tempatnya. Ia bersikap waspada. Seorang Letnan Kolonel yang tak dikenal Sarwo meloncat turun dari panser. Tetapi salah seorang stafnya yang mengenal perwira pendatang itu, memberi tahu Sarwo Edhie bahwa sang perwira adalah Letnan Kolonel Herman Sarens Sudiro, seorang perwira yang menangani logistik tempur dan penempatannya dilakukan atas perintah Letnan Jenderal Ahmad Yani sendiri. Herman Sarens mengaku kepada Kolonel Sarwo bahwa ia diutus Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto, dan untuk itu ia dibekali sepucuk surat, menjemputnya untuk bertemu dengan sang Panglima Kostrad di Merdeka Timur. Belakang hari, Herman Sarens juga mengakui bahwa ia masuk ke wilayah RPKAD kala itu dengan waspada karena sepengetahuannya sewaktu berkunjung ke Batujajar, terdapat sejumlah instruktur RPKAD yang merupakan simpatisan PKI. Dan sebelum ke Cijantung, pagi itu bersama Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah ia bertemu Mayor Jenderal Soeharto, setelah ia mengetahui bahwa atasannya, Asisten Logistik AD Brigjen DI Pandjaitan diculik dinihari tersebut. Di Markas Kostrad Herman Sarens mendapat informasi perkiraan dari Soeharto bahwa pelaku penculikan ada kaitannya dengan PKI. Sekitar pukul 10.00 ia kemudian ditugaskan membawa surat Mayor Jenderal Soeharto kepada Kolonel Sarwo Edhie.

Agak lama Sarwo Edhie membaca surat Soeharto. Komandan RPKAD itu mempertimbangkan, apakah ia memenuhi panggilan Soeharto atau tidak. Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto bukan atasan langsungnya, dan RPKAD pun tidak berada di bawah komando Kostrad. Ia tidak mengenal Soeharto dengan baik. Namun, ketidakjelasan keberadaan dan nasib atasan langsungnya, Letnan Jenderal Ahmad Yani, mendorongnya untuk bersedia bertemu dan menghitung bahwa suatu kerjasama dengan Soeharto dalam situasi serba tidak jelas saat itu mungkin ada gunanya. Lalu, ia berkata kepada Letnan Kolonel Herman Sarens Sudiro, “Saya akan ke sana”. Herman Sarens balik bertanya, dengan kendaraan sendiri atau ikut panser? Kolonel Sarwo Edhie menjawab, sambil tertawa, “Dengan panser”. Pukul 11.00 Sarwo Edhie sudah berada di Markas Kostrad dan bertemu Mayor Jenderal Soeharto. Keputusan Mayor Jenderal Soeharto mengajak Kolonel Sarwo Edhie bergabung, dilakukan dengan memperhitungkan kedekatan Komandan Pasukan Khusus itu dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Takkan mungkin Sarwo Edhie menolak, bila itu menyangkut nasib Ahmad Yani.

Bergabungnya Kolonel Sarwo Edhie –dengan setidaknya satu batalion pasukan khusus yang sudah terkonsolidasi dan siap tempur– pagi itu, menjadi salah satu kunci penting bagi gerakan militer selanjutnya yang akan terjadi dalam satu labirin peristiwa yang penuh liku sejak dinihari 1 Oktober 1965. Kolonel Sarwo Edhie, untuk tingkat keadaan saat itu, takkan bisa dibelokkan ke arah lain di luar tujuan mencari siapa pelaku penculikan atas diri atasannya, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Secara luas, ini berarti harus dilakukan operasi pembersihan terhadap para pelaku Gerakan 30 September. Dengan mengajak Kolonel Sarwo Edhie dan pasukannya bergabung, maka Soeharto pun dengan sendirinya ‘terkunci’ pada tujuan objektif dan pragmatis tersebut. Namun pada sisi lain, dalam konteks ‘pembersihan’, ia mendapat satu pasukan yang tangguh sebagai pamungkas dan akan terbukti kemudian menjadi tulang punggung keberhasilan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto dalam babak berikut dalam rangkaian peristiwa.

Nasib para jenderal yang diculik hampir terabaikan. Secara faktual, pembersihan ini, prioritasnya melebihi tujuan ‘menyelamatkan’ Panglima Tertinggi yang hari itu berkali-kali dinyatakan Soeharto. Tetapi, pernyataan-pernyataan menyelamatkan Panglima Tertinggi adalah kebutuhan taktis dan praktis, yang penting bagi Soeharto –maupun bagi Gerakan 30 September– dalam pergulatan opini dan psikologi massa terkait pengaruh dan posisi sentral Soekarno secara faktual dalam peta kekuasaan kala itu. Tanpa ‘disadari’, upaya pencarian keberadaan para jenderal yang diculik, terabaikan. Upaya ke arah itu, untuk sementara hanya menjadi perhatian Kolonel Sarwo Edhie, setelah mendapat laporan dua perwira ajudan Letnan Jenderal Ahmad Yani 1 Oktober pagi-pagi. Pangkostrad Mayjen Soeharto, baru pada 2 Oktober petang, hampir 40 jam setelah penculikan terjadi, ‘teringat’ dan memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie untuk melakukan pencarian.

”Keputusan Soekarno untuk tidak meneruskan perjalanannya pagi itu menuju istana, setelah mendengar lolosnya Jenderal Nasution dari penyergapan, adalah indikasi bahwa memang ia menyebutkan nama Nasution dalam perintah penindakan yang diberikannya kepada Letnan Kolonel Untung. Namun pada sisi lain, bahwa Soekarno masih ‘menunggu’ para jenderal itu diperhadapkan kepadanya, berarti pula bahwa Soekarno tidak ‘memikirkan’ para jenderal itu akan dibunuh”. ”Sabur baru tiba pagi-pagi dari Bandung, karena agaknya ia sengaja menghindar dari Jakarta, saat Letnan Kolonel Untung, bawahannya di Resimen Tjakrabirawa, melancarkan gerakan”.

Mayor Jenderal Soeharto, sepanjang yang dituturkannya sendiri dalam otobiografinya, terbangun 04.30 dinihari Jumat 1 Oktober 1965, karena kedatangan juru kamera TVRI, Hamid, yang baru melakukan shooting film. “Ia memberi tahu bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat. Saya belum berpikir panjang waktu itu. Setengah jam kemudian tetangga kami, Mashuri, datang memberi tahu bahwa tadi ia mendengar banyak tembakan. Mulailah saya berpikir agak panjang”, tutur Soeharto. “Setengah jam kemudian datanglah Broto Kusmardjo, menyampaikan kabar yang mengagetkan, mengenai penculikan atas beberapa Pati Angkatan Darat”.

Soeharto menuturkan lebih jauh apa yang kemudian dialami dan dilakukannya pagi itu. “Pukul 6 pagi, Letnan Kolonel Sadjiman, atas perintah pak Umar Wirahadikusumah melaporkan, bahwa di sekitar Monas dan Istana banyak pasukan yang tidak dikenalnya”. Sebaliknya, kepada Kolonel itu, Soeharto sempat memberitahukan bahwa ia sudah mendengar tentang adanya penculikan terhadap Jenderal Abdul Harris Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani serta beberapa perwira tinggi lainnya. Faktanya, Soeharto memang lebih tahu dari mereka yang melapor pagi itu. Termasuk mengenai adanya pasukan ‘tidak dikenal’ di sekitar Monas dan Istana. “Segera kembali sajalah, dan laporkan kepada pak Umar, saya akan cepat datang di Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat”, ujar Soeharto kepada sang perwira. Kemudian Mayor Jenderal Soeharto mengendarai jip ‘sendirian’ ke Markas Kostrad di Medan Merdeka Timur.

Tanggal 1 Oktober 1965, pukul 07.20. Pagi itu, rakyat Indonesia dikejutkan oleh sebuah ‘komunike’ berasal dari yang disebutkan sebagai Bagian Penerangan ‘Gerakan 30 September’, yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Komunike tertulis itu dibacakan oleh seorang penyiar RRI. “Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibukota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Tjakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini, ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September, sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal berada dalam lindungan Gerakan 30 September”.

Komunike itu lebih jauh menuduh bahwa Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA, “dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu”. Harapan mereka, “bahwa Presiden Soekarno akan meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul”. Komunike itu menggambarkan pula bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada Hari Angkatan Bersenjata RI, 5 Oktober 1965, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Dengan sudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup kontra-revolusioner. Letnan Kolonel Untung mengadakan Gerakan 30 September yang ternyata telah berhasil dengan baik”. Komunike itu lalu mengutip penegasan Letnan Kolonel Untung, bahwa “gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat, bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno”.

Setelah menghadiri Musyawarah Nasional Teknik di Senayan, 30 September 1965 malam, Soekarno pulang ke kediaman salah satu isterinya, Ratna Sari Dewi, Wisma Yaso di Jalan Gatot Soebroto, arah Timur jembatan Semanggi. Menurut Sogul, salah seorang pembantu pribadi di rumah itu, Soekarno sudah bangun sejak 05.00, dan tampak gelisah. Sogul menyebut tanda-tandanya, yakni Soekarno “mengisap rokok” dan berjalan mundar-mandir (Menurut Lambert Giebels, dalam Antonie CA Dake, Sukarno File, Kronologi Suatu Keruntuhan, Aksara Karunia, 2006). Tepat satu jam kemudian dengan berkendara mobil VW kombi yang dikemudikan seorang kolonel, diiringi Komisaris Polisi Mangil yang menggunakan kendaraan lain bersama sejumlah pengawal, Soekarno berangkat menuju Istana Merdeka. Rombongan yang tidak menyolok itu, karena Soekarno tak mengendarai mobil khusus Presiden, melewati Semanggi, Jalan Sudirman ke arah Jalan MH Thamrin.

Tatkala sudah mendekati istana, dan baru melewati bundaran Bank Indonesia, Komisaris Mangil mendapat laporan dari seorang perwira Tjakrabirawa yang berasal dari kepolisian yang yang pagi itu melakukan pengecekan di rumah Jenderal Nasution. Perwira itu melaporkan bahwa Menko Kasab yang pada dinihari itu mengalami percobaan penculikan oleh sepasukan bersenjata, lolos dan belum diketahui keberadaannya. Mangil lalu melaporkannya kepada Presiden Soekarno. Mendengar laporan itu, Soekarno memerintahkan membatalkan perjalanan ke istana. Padahal ‘rencana’nya, Soekarno pagi itu akan menerima sejumlah jenderal yang akan ‘diperhadapkan’ kepadanya pukul 07.00 pagi itu, di antaranya Jenderal Abdul Harris Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Akan diperhadapkannya para jenderal tersebut, sesuai ‘jadwal rencana’ yang disampaikan Letnan Kolonel Untung melalui memo yang diterima Soekarno di Senayan pada malam hari 30 September. Sedang menurut agenda acara resmi yang telah diatur ajudan Presiden sejak beberapa hari sebelumnya, pagi itu Menteri Panglima AD Letnan Jenderal Ahmad Yani akan menghadap pada pukul 07.00.

Sementara itu, Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa Kolonel Maulwi Saelan, yang sejak pagi-pagi sudah berusaha mencari tahu keberadaan Presiden Soekarno, karena mendapat laporan tentang adanya pasukan-pasukan ‘tak dikenal’ di sekitar Monas yang berarti amat dekat ke istana, akhirnya berhasil melakukan kontak dengan Mangil. Maulwi Saelan menyarankan Presiden dibawa ke rumah Nyonya Haryati, isteri Soekarno lainnya, di daerah Grogol. Maulwi Saelan sendiri sudah berada di sana sekitar pukul 06.30, mencari Soekarno, karena menurut ‘jadwal’ pagi itu Soekarno semestinya berada di situ. Soekarno tiba di rumah Haryati pada pukul 06.30.

Soekarno tak ’memikirkan’ para jenderal akan dibunuh. Keputusan Soekarno untuk tidak meneruskan perjalanannya pagi itu menuju istana, setelah mendengar lolosnya Jenderal Nasution dari penyergapan, adalah indikasi bahwa memang ia menyebutkan nama Nasution dalam perintah penindakan yang diberikannya kepada Letnan Kolonel Untung. Namun pada sisi lain, bahwa Soekarno masih ‘menunggu’ para jenderal itu diperhadapkan kepadanya, berarti pula bahwa Soekarno tidak ‘memikirkan’ para jenderal itu akan dibunuh. Bertemu Soekarno di rumah Haryati, Kolonel Maulwi Saelan mengusulkan kepada sang Presiden untuk menuju Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, sesuai prosedur baku pengamanan Kepala Negara dalam suatu keadaan darurat.

Lolosnya Jenderal Abdul Harris Nasution dari penyergapan dinihari itu, telah pula menimbulkan semacam ‘kepanikan’ di Gedung Penas yang dijadikan Senko 1 oleh Gerakan 30 September. Hal ini digambarkan oleh Letnan Kolonel Heru Atmodjo yang tiba di sana pagi itu, pukul 05.00, untuk menemui Brigjen Soepardjo sesuai perintah Laksamana Madya Omar Dhani. Kepada Brigjen Soepardjo, perwira intelijen AURI itu, menyampaikan bahwa atas perintah Menteri Panglima Angkatan Udara, “saya diminta untuk menanyakan apa sesungguhnya yang terjadi dan apa tujuan dari gerakan ini”. Heru juga menanyakan tentang keselamatan Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI. Keselamatan Soekarno ini lah, menurut Omar Dhani, yang menjadi concern utamanya saat itu (Wawancara dengan Rum Aly, 2006). Saat berada di Penas itulah menurut Heru Atmodjo, “saya menangkap kesan tengah berlangsungnya semacam kepanikan, sungguh pun mereka berusaha tampil wajar”. Kenapa ? “Saya mendengar salah seorang dari mereka, tidak jelas siapa yang bicara, mengatakan bahwa Nasution lolos, sedangkan yang lainnya tertangkap semua”. Di Penas itu, Heru diperkenalkan oleh Mayor Sujono kepada Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief dan dua orang sipil yang belakangan dia ketahui adalah Sjam Kamaruzzaman dan Pono alias Supono Marsudidjojo. “Sebagai seorang perwira , saya menganggap orang-orang ini sungguh kurang simpatik dan kurang sopan. Dalam perkenalan pun nama tidak mereka sebutkan dengan jelas. Yang satu badannya lebih besar dari rekannya. Rupanya agak gelap, mukanya kotor, tidak menunjukkan keramahan pada orang lain”. Orang bermuka ‘gelap’ tersebut tak lain adalah Sjam Kamaruzzaman, pemimpin Biro Chusus PKI.

Brigadir Jenderal Soepardjo mengatakan kepada Heru akan melaporkan sendiri segala sesuatunya kepada Menteri Panglima Angkatan Udara, atasannya di Kolaga, tetapi terlebih dahulu ia ingin melapor kepada Pangti ABRI. Untuk itu ia minta Heru Atmodjo ikut, dan nanti dari istana baru ke Halim Perdanakusumah untuk menemui Laksamana Madya Omar Dhani. Mereka tiba di Istana Merdeka sekitar 06.00. Seorang kapten dari Tjakrabirawa menjemput Soepardjo di depan pos penjagaan dan mengantarnya masuk ke istana, sementara yang lain, termasuk Heru, diminta menunggu di pos penjagaan tersebut. Salah seorang penjaga pos menginformasikan bahwa Presiden Soekarno tak ada di istana. Beberapa lama kemudian, Brigjen Soepardjo keluar bersama seorang jenderal –yang ternyata adalah Brigjen Sabur– yang mengantarnya ke pekarangan istana. Sabur baru tiba pagi-pagi dari Bandung, karena agaknya ia sengaja menghindar dari Jakarta, saat Letnan Kolonel Untung, bawahannya di Resimen Tjakrabirawa, melancarkan gerakan.

Belum berhasil bertemu Soekarno, Soepardjo memutuskan tetap tinggal di istana, sehingga Heru Atmodjo sendirian berangkat menuju Markas Besar Angkatan Udara di Tanah Abang Bukit sebelum ke Halim Perdanakusumah. Pukul 08.30 barulah perwira intelijen itu bertemu Omar Dhani dan melaporkan pertemuannya dengan Brigjen Soepardjo dan bahwa Soepardjo berada di istana menunggu kedatangan Presiden. Tapi, Omar Dhani menyuruh Heru menjemput Soepardjo dengan helikopter, karena Soekarno justru segera akan tiba di Halim sebelum jam sepuluh. Setiba di Halim, Brigjen Soepardjo menemui Omar Dhani dan menyampaikan informasi situasi yang ingin diketahui Panglima Angkatan Udara itu. Usai bertemu Soepardjo, Omar Dhani memerintahkan Heru mengantarkan Soepardjo menemui rekan-rekannya yang tadi berada di Penas. Kini, ternyata para pelaku Gerakan 30 September itu telah berpindah ke Senko 2 yang adalah rumah Sersan Udara Anis Sujatno. Brigjen Soepardjo yang tadinya berseragam upacara –ketika menuju istana pagi itu– sekarang telah berganti pakaian memakai seragam lapangan, dan menjelang pukul 10.00 berangkat bersama Heru kembali ke Halim Perdanakusumah untuk menemui Presiden Soekarno.

Sejak setengah jam sebelumnya, di Halim Perdanakusumah terjadi peningkatan kesibukan, terutama setelah tibanya Soekarno. Setelah bertemu Omar Dhani di kantor Panglima Komando Operasi, Sang Presiden ditempatkan di rumah Komodor Susanto. Kepada Presiden Soekarno, Laksamana Madya Omar Dhani melaporkan bahwa ia telah mengeluarkan suatu pernyataan –yang berisi ‘dukungan’ kepada gerakan yang terjadi dinihari tersebut. Soekarno tidak menunjukkan sikap mempersalahkan tindakan Omar Dhani. Begitu pula ketika Soekarno membaca stensilan pengumuman Gerakan 30 September yang telah disiarkan RRI pada pukul 07.20. Brigjen Soepardjo tiba di Halim Perdanakusumah jam 10.00 dan langsung bertemu dengan Soekarno. Presiden Soekarno tampaknya mengapresiasi dengan baik laporan Soepardjo, kendati sempat menunjukkan semacam kekecewaan mengenai ‘lolos’nya Jenderal Nasution. Beberapa kesaksian menyebutkan, Soekarno sempat menepuk-nepuk bahu Soepardjo dan dalam bahasa Belanda mengatakan bahwa Soepardjo telah menjalankan tugas dengan baik.

Sewaktu Soepardjo mengadakan pertemuan dengan Presiden, Brigjen Sabur sempat keluar ruangan dan mengetik sesuatu. Sabur mempersiapkan suatu pernyataan bahwa Presiden berada dalam keadaan selamat. Pernyataan itu kemudian dibacakan oleh seorang perwira Tjakrabirawa atas nama Brigjen Sabur dalam suatu pertemuan pers pada pukul 11.00. Tetapi ketika pernyataan itu akan dibacakan di RRI, pasukan yang bertugas di sana melarangnya berdasarkan perintah Letnan Kolonel Untung. Barulah pada pukul 13.10 pengumuman itu bisa dibacakan.

“Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusumah juga disuruh panggil oleh Soekarno, namun tak muncul. Ia terlebih dahulu sudah berada Markas Kostrad dan memutuskan untuk ‘bergabung’ dengan Mayjen Soeharto dan jelas tidak diperkenankan ke Halim bertemu Soekarno. Larangan Soeharto kepada Umar Wirahadikusumah untuk ke Halim, membuat Soekarno marah kepada sikap melawan dan kepala batu Jenderal Soeharto itu. Dan inilah untuk pertama kalinya nama Mayjen Soeharto muncul di ‘hadapan’ Soekarno dalam rangkaian peristiwa ini”.

TERKESAN bahwa sampai dengan tengah hari di tanggal 1 Oktober itu, Soekarno ‘sejalan’ dengan para pimpinan Gerakan 30 September. Namun mundar mandirnya Brigjen Soepardjo antara Senko 2 Gerakan 30 September –di rumah Sersan Anis Sujatno yang masih terletak dalam kompleks perumahan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah– dan rumah Komodor Susanto tempat beradanya Presiden Soekarno, menunjukkan pula berlangsungnya suatu proses negosiasi antara kedua pihak itu, dan Soepardjo berperan sebagai perantara. Artinya, ada masalah atau perbedaan terjadi antara Soekarno dengan pelaku gerakan, namun coba diselesaikan melalui semacam perundingan. Ini cara khas politik keseimbangan yang selalu dijalankan Soekarno dalam memelihara kekuasaannya, menengahi para pihak yang terlibat konflik. Hanya saja terhadap Nasution yang dianggapnya pencipta negara dalam negara, Soekarno punya ‘policy’ berbeda, yakni harus disisihkan karena selama ini secara empiris menganggu politik kekuasaan Soekarno.

Sementara itu, hingga menjelang tengah hari, bagi Soekarno, Panglima Kostrad belum merupakan faktor yang perlu diperhitungkan meskipun kemudian nama Soeharto sempat diajukan sebagai salah satu calon pengganti sementara Letnan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno dengan jelas saat itu telah mengetahui nasib Ahmad Yani dan kawan-kawan berdasarkan laporan Brigjen Soepardjo. Dalam pertemuan Soekarno dengan Soepardjo, mulanya Soekarno mengikuti saran untuk segera menetapkan pengganti bagi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menyetujui nama Mayjen Pranoto Reksosamodra, nama yang diusulkan oleh kawan-kawan Soepardjo di Senko. Padahal, menurut Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya RE Martadinata yang dipanggil menghadap Soekarno di Halim –bersama Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, Jaksa Agung Brigjen Sutardhio, Wakil Jaksa Agung Brigjen Sunarjo, Waperdam II dr Leimena– ada beberapa nama lain yang diusulkan, namun Soekarno bersikukuh memilih Pranoto.

Laksamana Madya Martadinata menyebutkan nama Mayjen Soeharto sebagai calon berdasarkan ‘kebiasaan’ bahwa bila Panglima AD berhalangan ia diwakili Pangkostrad. Nama lainnya adalah Mayjen Ibrahim Adjie dan Mayjen Mursjid. Nama Mursjid ini sebelum peristiwa, sebenarnya telah ada di ‘saku’ Soekarno sebagai calon pengganti Yani, dan akan disampaikan kepada Yani bila ia ini menghadap 1 Oktober 1965 pagi di istana yang sebelum peristiwa telah merupakan agenda resmi.

Setelah menetapkan nama Mayjen Pranoto sebagai pilihannya, Soekarno mengeluarkan pengumuman bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara berada di tangannya dan tugas sehari-harinya dilaksanakan Mayjen Pranoto. Soekarno memerintahkan seluruh Angkatan Bersenjata mempertinggi kesiapsiagaan, namun tak boleh bergerak tanpa perintah. Ia menyampaikan pula bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Pengumuman ini tidak disampaikan melalui RRI yang hingga saat itu masih dikuasai oleh pasukan Gerakan 30 September, namun disiarkan melalui Radio Angkatan Udara. Hanya beberapa jam sebelumnya, Letnan Kolonel Untung menyiarkan melalui RRI pengumuman mengenai pembentukan Dewan Revolusi.

Percobaan Konsolidasi dan Negosiasi Soekarno. Perlu untuk mengetahui apa sebenarnya yang berkembang di Senko 1 dan kemudian di Senko 2 Gerakan 30 September, sejak selesainya penyergapan dan penculikan enam jenderal pimpinan Angkatan Darat dan satu perwira pertama, pada dinihari 1 Oktober itu, hingga pukul 13.00, menjelang Soekarno mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan menetapkan Pranoto selaku pelaksana sehari-hari.

Lolosnya Jenderal Nasution seperti kesan yang ditangkap Heru Atmodjo sewaktu menemui Brigjen Soepardjo pagi itu di Senko 1 Penas, memang telah menimbulkan semacam kepanikan di kalangan pelaksana gerakan itu. Bahkan, kepanikan itu menjurus kepada sikap putus asa, bahwa pada akhirnya gerakan akan kandas. Karena menurut perkiraan, Nasution pasti bisa mengkonsolidasi kekuatan untuk memukul balik. Meskipun Nasution tidak lagi memiliki akses komando langsung terhadap pasukan, tetapi pengaruhnya di kalangan perwira –bukan hanya di Angkatan Darat, tetapi juga pada angkatan-angkatan lain– masih harus diperhitungkan. Satu-satunya harapan bagi mereka, ialah bagaimana sikap Presiden Soekarno. Namun lolosnya Jenderal Nasution berarti hilangnya kartu truf untuk melakukan fait accompli terhadap sang Presiden, karena mereka tahu dari Letnan Kolonel Untung, concern utama Soekarno adalah ‘penangkapan’ Nasution. Kepentingan Soekarno hanyalah memperhadapkan kepadanya para jenderal yang dianggap tidak loyal, terutama Nasution, sedangkan Gerakan 30 September telah dikembangkan oleh Letnan Kolonel Untung dan Sjam dengan sejumlah tujuan yang lebih luas.

Ketika selewat pukul 11.00 Senko 2 mendengar dari Brigjen Soepardjo tentang konsolidasi yang dilakukan Presiden Soekarno di Halim Perdanakusumah terhadap para perwira AURI terutama dengan Laksamana Omar Dhani, dan mengetahui adanya pernyataan Presiden yang disampaikan oleh Brigjen Saboer, mereka semua menyadari bahwa Soekarno tak bisa mereka kendalikan seperti yang diperkirakan semula. Letnan Kolonel Untung, atas suruhan Sjam, menyampaikan kepada pasukan yang menduduki RRI, agar mencegah pernyataan Presiden disiarkan RRI. Yang paling memukul bagi mereka adalah perintah yang disampaikan kepada Soepardjo, untuk diteruskan kepada para pelaksana Gerakan 30 September, agar Gerakan 30 September dihentikan dan jangan sampai ada pertumpahan darah lagi. Dan Soekarno juga menyatakan mengambil alih seluruh persoalan. Brigjen Soepardjo menyanggupi akan melaksanakan perintah Soekarno. Itulah sebabnya, Soekarno menepuk-nepuk bahu Soepardjo. Bahkan dalam penuturan mengenai adegan ini, Antonie C.A. Dake yang memegang teori Soekarno sebagai dalang peristiwa, mengutip Harold Crouch, Soekarno berkata kepada Soepardjo “Awas kalau tidak bisa menghentikan gerakan, akan saya peuncit”. Dalam bahasa Sunda, peuncit berarti ‘potong leher’. Maka, Brigjen Soepardjo kemudian menyarankan kepada rekan-rekannya di Senko 2 agar perintah Presiden Soekarno itu dituruti.

Setelah penyampaian Soepardjo ini, terjadi perkembangan menarik di Senko 2. Aidit yang tadinya seakan-akan tidak berperan, karena kendali strategi sepenuhnya dijalankan oleh Sjam sejak awal dan kendali operasi militer sepenuhnya di tangan Letnan Kolonel Untung, diminta oleh para perwira Gerakan 30 September –Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief dan lain-lain, kecuali Brigjen Soepardjo– untuk mengambilalih peran dari Sjam. Catatan tentang situasi baru ini didasarkan pada pengakuan Sjam Kamaruzzaman dalam suatu wawancara ringkas (dengan Rum Aly) Pebruari 1968. Kesempatan wawancara dilakukan secara kebetulan atas izin seorang perwira menengah dalam jedah persidangan Mahmillub atas diri Sjam di Gedung Merdeka, Bandung. Wawancara berlangsung beberapa menit, dan terputus karena kehadiran seorang perwira menengah lainnya yang melarang wawancara dilanjutkan. Dalam wawancara ringkas itu, Sjam juga menyampaikan kurang lebih bahwa “peristiwa (maksudnya G30S) sebenarnya tidaklah seperti yang disangka….. banyak soal dibaliknya yang tidak disangka-sangka”. Saat ditanyakan apa yang tidak disangka-sangka itu, ketika itulah wawancara terputus karena kehadiran seorang perwira yang lalu melarang wawancara.

Sebelum ini, ada suatu situasi yang cukup aneh, bahwa sayap militer dari Gerakan 30 September ini lebih ‘patuh’ kepada Sjam, sementara Aidit sama sekali diabaikan. Bahkan kehadiran Aidit di Halim sejak 30 September 1965 malam, adalah karena dijemput oleh perwira Tjakrabirawa atas perintah Letnan Kolonel Untung karena desakan Sjam. (Lebih jauh mengenai hal ini, bisa dilihat dalam Bagian Ketiga buku Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966). Setibanya di Halim, Aidit hanya ditempatkan di rumah Sersan Mayor Suwardi di kompleks perumahan Halim Perdanakusumah dan ternyata tak pernah dihubungi oleh Senko Penas. Apakah kehadiran peran Aidit kemudian di siang hari itu akan merubah situasi? Sepertinya, angin telah terlanjur mati bagi para pelaksana gerakan itu. Tetapi secara mendadak, pukul 13.00 lewat beberapa menit, Letnan Kolonel Heru Atmodjo muncul di Senko 2 dengan pesan bahwa Brigjen Soepardjo diminta ikut untuk menemui Laksamana Omar Dhani, yang segera diterjemahkan sebagai panggilan dari Presiden Soekarno. Pintu perundingan ternyata membuka mendadak, dan itulah sebabnya bahwa pada jam-jam berikutnya, Brigjen Soepardjo harus mundar-mandir dari Senko ke rumah Komodor Susanto di mana Soekarno berada.

Sewaktu Soepardjo tiba di rumah Komodor Susanto untuk menemui Soekarno, di tempat itu telah hadir Panglima Angkatan Laut RE Martadinata dan Panglima Angkatan Kepolisian Soetjipto Judodihardjo yang baru saja beberapa menit sampai di tempat itu. Telah hadir pula Waperdam II Leimena, Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusumah juga disuruh panggil oleh Soekarno, namun tak muncul. Ia terlebih dahulu sudah berada Markas Kostrad dan memutuskan untuk ‘bergabung’ dengan Mayjen Soeharto dan jelas tidak diperkenankan ke Halim bertemu Soekarno. Larangan Soeharto kepada Umar Wirahadikusumah untuk ke Halim, membuat Soekarno marah kepada sikap melawan dan kepala batu Jenderal Soeharto itu. Dan inilah untuk pertama kalinya nama Mayjen Soeharto muncul di ‘hadapan’ Soekarno dalam rangkaian peristiwa ini.

 

 

 

http://www.planetmole.org/indonesian-news/reflecting-on-fallen-presidents-indonesia.htmlhttp://www.planetmole.org/indonesian-news/reflecting-on-fallen-presidents-indonesia.html