Home

Indonesia

Global

Editor

 

 

 

 Indonesia Digest

 

 Global Digest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia Digest

Introduction

Profile

Diplomacy

Development

Sukarno years

Suharto years

Overview

Government

US relations

Economy

1965 Gestapu

 World Bank/IMF

History

Current Affairs

New Beginning

Business

Silent Genocide

Globalization

 SPECIAL REPORTS

Global Rulers

  Rule By Secrecy

 US Relations 64-68

Suharto Obit

Corruption

East Timor

 Bilderberg

 Secret World

New Rulers

Trilateral

Intel

  Media

 

 

 Human Rights

 

 

 

 

 

 

Silenced Genocide

Terrorism
The truth about the Bali Bombings

Wikileaks Cables

SPORTS

ANALYSIS

FEATURES

 

 

 

FEATURES

 

 

 

GENERAL

MILITARY

TECHNOLOGY

 

 

 

 

 

 

 

 

MILITARY

ARMED FORCES - ABRI

 

 

 

ARMY

AIRFORCE

NAVY

 TNI AD

TNI AURI

 TNI ALRI

 

 

 

 

KOPASSUS

 PASKHAS

MARINE CORPS

 

 

INDONESIAN NAVY - ANGKATAN LAUT R.I.

 

 

 

 

OFFICIAL WEBSITE INDONESIAN NAVY

 

 

 


OFFICIAL WEBSITE MARINE CORPS

 

 

 

 


Indonesia's Newest Battleship Arrives
Zoom Out Zoom In Normal

TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Naval Army newest battleship KRI Bung Tomo has arrived. KRI Bung Tomo is a multi role light frigate, manufactured in the BAE System Maritime Naval, England.

KRI Bung Tomo will dock on the Eastern Naval Base in Surabaya for further inspection. The battleship will first be cleaned, before brought to Jakarta for delivery on September 28. "President (SBY) is going to inaugurate [the ship]," said Head of Public Relation Department of the Indonesian Navy, First Admiral Manahan Simorangkir.

The Navy is still waiting for two similar battleships, the KRI John Lie and KRI Usman Harun, both are on the way from England to Indonesia. "On September 24, the two ships will arrive and set for a display for the Army Anniversary," he said.

KRI Bung Tomo weighs 1,941 tons, spanning over 95x12.7 meters. The ship is equipped with four CODAD (combined diesel and diesel) rotors, allowing it to travel at maximum speed of 31 knots over 9,000 kilometers. The ship is also equipped with advanced weaponry such as MM 40 missile, Sea Wolf anti-aircraft cannon, torpedoes, and 76mm and 30 mm cannon, and anti-submarine torpedoes.

INDRA WIJAYA

 

 

 

 

 

HUT TNI AL Diperingati Secara Sederhana di Ujung Koarmatim
Rabu, 10 September 2014 09:52 WIB

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA -

Tepat hari ini tanggal 10 September 2014 jajaran TNI AL memperingati hari lahirnya yang ke-69.
Berlatar belakang 3 kapal perang, KRI Diponegoro, KRI Slamet Riyadi dan KRI Surabaya, upacara peringatan HUT ini dilakukan khidmat dan sederhana.
Upacara di pimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio, di Dermaga Ujung Koarmatim.
Bagi TNI AL, tanggal 10 September memiliki arti sangat penting, karena berdasar fakta sejarah pada tanggal 10 September 1945, merupakan tonggak berdirinya TNI AL.
Pada tanggal tersebut pemerintah Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Bagian Laut (BKR Laut), yang diprakarsai oleh mantan anggota Koninklijke Marine guru dan murid sekolah pelayaran tinggi, sekolah pelayaran rendah, pegawai dari Jawa Unko Kaisha, Kaigun Heiho dan pemuda pecinta laut Indonesia
Terkait#TNI AL
Baca Juga
Panglima TNI Setuju Validasi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut

 

 

 

 

Menhan Resmikan KRI Bung Tomo di Inggris
19 Juli 2014


Tiga kapal MRLF Bung Tomo class (photo : Grhm Rpr)

London (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro meresmikan kapal perusak kawal rudal jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) KRI Bung Tomo-357 dan KRI John Lie-358 di Dermaga Anchorline, Barrow-In-Furness, Inggris, Jumat (18/7).

Selain dihadiri jajaran Kementerian Pertahanan RI, acara pemberian nama dan peresmian KRI Bung Tomo-357 dan KRI John Lie-358 juga dihadiri anggota DPR dari Komisi I bidang pertahanan, pejabat TNI Angkatan Laut, Dubes RI didampingi pejabat KBRI London serta pejabat pemerintahan Inggris, demikian Pensosbud KBRI London Heni Hamida kepada Antara London, Sabtu.

Setelah peresmian, kedua KRI langsung menuju Indonesia dan diharapkan bisa turut berpartisipasi memeriahkan HUT TNI ke-69 pada 5 Oktober 2014 di Pangkalan TNI Angkatan Laut Surabaya.

Kapal perang produksi BAE Systems, Inggris, tahun 2004 tersebut memiliki spesifikasi teknis yang handal.

Dengan panjang 95 meter dan lebar 12,7 meter serta dilengkapi sistem pendorong empat motor pokok CODAD (Combined diesel and diesel) yang mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 31 knots.

Kedua kapal perang tersebut juga dilengkapi dengan sistem persenjataan yang tergolong mutakhir, seperti peluru kendali anti kapal permukaan MM 40, peluru kendali anti serangan udara Sea Wolf, meriam 76 mm, meriam 30 mm serta torpedo anti kapal selam.

Didukung oleh sistem kendali persenjataan, navigasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan baik, kapal jenis MRLF tersebut dirancang untuk mampu bertempur menghadapi ancaman baik dari atas air, bawah air maupun udara.

Sebelum diresmikan menjadi kapal perang Republik Indonesia oleh Menteri Pertahanan RI, kedua kapal menjalani prosesi pemberian nama yang memiliki arti simbolis agar kapal tersebut memiliki semangat kepahlawanan dari tokoh pahlawan nasional yang digunakan serta agar kapal beserta awaknya di dalam pengabdiannya demi kejayaan bangsa dan negara senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Prosesi pemberian nama KRI Bung Tomo-357 dan KRI John Lie-358 dilakukan oleh Lies Purnomo Yusgiantoro, istri Menhan RI selaku ibu kandung kapal.

Bung Tomo merupakan salah satu tokoh pahlawan yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920.

Bung Tomo terkenal karena peranannya yang signifikan dalam membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan kembalinya penjajah yang akan menguasai negara Indonesia.

Semangat pertempuran Bung Tomo telah ditunjukkan dalam pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Sementara Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma atau yang lebih dikenal sebagai John Lie merupakan salah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut pada masa perang revolusi.

Pada awal kemerdekaan, John Lie ditugaskan mengamankan pelayaran kapal-kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia yang akan diperdagangkan di luar negeri menembus blokade penjajah.

Hasil dari penjualan hasil bumi tersebut selanjutnya digunakan demi keperluan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

 

 

 

 

 

 


The Smuggler With the Bible

 

Laksamana John Lie Resmi Pahlawan Nasional


October 08
14:13 2010

MANADO – Pahlawan Nasional asal Sulawesi Utara bertambah lagi, sebelumnya DR Sam Ratulangi, Wolter Monginsidi dan Maria Walanda Maramis, kali ini Laksamana Muda (Laksda) Jahja Daniel Dharma alias John Lie resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Tanggal 23 Agustus 2010 lalu, DR Eddy Kusuma dari LPK Kebangsaan Indonesia Bersatu menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemprov Sulut yang diterima Plt Sekprov, Ir Rahmat Mokondongan.

Penyerahan penghargaan turut disaksikan dua keponakan John Lie yaitu, Rosa dan Lisa Lie.

Usai menerima penghargaan, Mokodongan mengatakan, gelar kepahlawanan terhadap John Lie menjadi kebanggaan masyarakat Sulut. “Jasa kepahlawanan John Lie akan terus berkobar, ia akan terus dikenang sampai kapanpun,” ujar Mokodongan. (JRY)

 


JOHN LIE - ALKITAB DAN SENJATA



John Lie: Alkitab dan Senjata | BeritaManado.com
beritamanado.com600 × 450Search by image
John Lie dan Alkitab John Lie: Alkitab dan Senjata

March 01
14:52 201

Dalam lukisan bunga tertulis: “Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest” (Matthew 11:28). (Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu, Matius 11:28)

Berikut adalah tulisan Iman Brotoseno yang diberikan izin untuk ditayangkan kembali di BeritaManado:

Awal September 1949. Kapal boat Republik Indonesia panjang 110 kaki dan berukuran 60 ton “The Outlaw” baru saja berlabuh di pelabuhan Bhuket, semenanjung Malaya. Para awak kelelahan, setelah kesekian kali lolos dari sergapan kapal perang Belanda. Semalam tepat selepas Penang, di laut bebas mereka bertemu dengan kapal patroli Belanda yang mengejarnya sambil melepaskan tembakan boffors dan miltraliurnya.

Kelihaian kapten ‘The Outlaw”, Mayor John Lie kembali teruji, untuk bisa membawa barang barang komoditi seperti karet, gula, teh untuk di jual dan ditukarkan ban, senjata, mobil dan kebutuhan perang kemerdekaan.

“The Outlaw” adalah legenda saat itu. Radio BBC selalu menyiarkan keberhasilan kapal itu dalam menembus blokade Belanda. Ini membuat Belanda semakin geram dan terus berusaha menjegat kapal kebanggaan Republik.

Saat saat beristirahat sambil membongkar muatan. John Lie kedatangan seorang wartawan LIFE Magazine – Roy Rowan – yang mewancara dan kelak dimuat dalam majalah tersebut Edisi 26 September 1949. Artikel itu berjudul “GUNS –AND BIBELS – ARE SMUGGLED TO INDONESIA”

John Lie seorang keturunan Tionghoa, telah menjadi pelaut di pelayaran KPM Belanda sebelum perang kemerdekaan. Ia kemudian bergabung menjadi ABK di armada laut sekutu ketika Perang Dunia II. Revolusi Kemerdekaan telah menggerakannya untuk bergabung dengan pejuang pejuang Republik. Padahal banyak golongan Tionghoa yang memilih tak perduli atau bahkan memihak Belanda.

John Lie seorang nasrani yang religius. Ia selalu membawa dua Alkitab – satu berbahasa Inggris dan satu berbahasa Belanda – ditengah tengah pertempuran lautnya. Roy tercengang melihat sebuah kata-kata yang ditulis didinding kabin.

” Kemudikan kapal ini, demi Tuhan, negeriku dan kebaikan umat manusia”

Selama dua tahun John Lie menjadi salah satu tokoh penting dalam organisasi penyelundupan senjata yang wilayahnya terbentang dari Malaya, Singapura, Filipina, Thailand bahkan sampai India. Ia bolak balik menembus laut, menangani jual beli senjata dari Malaysia, Thailand ke Aceh, Sumatera timur dan pulau pulau terpencil di Indonesia.

Dari lima kapal yang dibeli dari Inggris di Singapura, hanya kapal John Lie yang tak pernah tertangkap meski dikejar dan dihujani peluru serta bom. Ia cerdik mengelabui dan melarikan kapalnya di balik pulau pulau kecil di Sumatera.
Menutupi kapalnya dengan ranting dan dedaunan sambil menunggu kapal terbang Belanda dan kapal patroli menghentikan pencariannya.

Kelak ketika ia menjadi komandan Kapal perang KRI Rajawali, ia harus membawa berlayar Bung Karno dan Perdana Menteri Cina, Chou En Lai. Ketika saatnya makan siang, seperti kebiasan di kapalnya, John Lie selalu memimpin doa secara nasrani. Maka ia berkata kepada Bung Karno, untuk tetap mengijinkan melakukan kebiasaan ini.

“Kau seorang nasrani yang taat, silahkan melakukan apa yang telah menjadi kebiasaanmu di sini,” demikian Bung Karno mengijinkan.

Jadilah John Lie memimpin doa dimeja makan, didepan ABK, Bung Karno dan perdana Menteri Cina yang komunis itu. Entah apa yang dipikirkan Chou En Lai saat itu.

Sejarah mencatat masalah banyak persoalan apriori yang menjadi penghambat hubungan etnis tionghoa dalam bangsa Indonesia. Selama orde baru, etnis ini dikebiri dalam budaya dan dipaksa untuk melebur masuk kedalam sub etnik masyarakat Indonesia. Ini karena salah kaprah melibatkan etnis ini sebagai salah satu pendukung G 30 S PKI. Aksara dan prosesi barongsai dilarang. Ketika Slamet Mulyana mengeluarkan buku bahwa sebagian Wali Sanga adalah keturunan Tionghoa, langsung buku buku itu diberangus oleh Kejaksaan Agung.

Padahal jaman dulu sudah biasa melihat etnis Tionghoa menjabat sebagai Menteri. Bahkan menjelang kemerdekaan Indonesia, ada beberapa sosok dari etnis tionghoa yang juga duduk di BPUPKI.

Dalam Pemerintahan kolonial, etnis Tionghoa sudah terlibat dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa. Sejak dari pemberontakan Pecinan jaman VOC.

Tahun 1912, berbarengan dengan tahun baru Imlek. Di Batavia, Pemerintah melarang etnis Tionghoa mengibarkan bendera Tiongkok sehubungan dengan diproklamirkan Republik Tiongkok oleh dr. Sun Yat Sen.
Sementara di Surabaya, polisi melarang etnis Tionghoa membunyikan petasan pada acara tahun baru itu. Ini mengakibatkan kerusuhan dan situasi yang memanas.

Dalam perjalanan sampai saat ini, masih ada kerikil dalam proses akulturasi etnis tionghoa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Salah satunya adalah tidak adanya pahlawan dari suku bangsa ini.

Menarik, sejahrawan Taufik Abdulah mengibaratkan deretan pahlawan nasional sebagai album foto keluarga. Masing masing ingin melihat wajahnya sendiri dalam album itu. Kalau diperluas dalam ‘ album bangsa ‘ apakah ada sosok yang dekat atau menjadi representasi etnis atau daerah yang sama dengan kita.

Ternyata dalam daftar pahlawan nasional tak terdapat yang berasal dari etnis Tionghoa. Dengan memasukan sosok sosok dari etnis Tionghoa yang memang berjuang bersama etnis lain dalam mempertahankan kemerdekaan, membuat ada perasaan senasib dan sepenanggungan dalam berbangsa.

John Lie adalah sosok yang terlupakan. Ia merupakan sosok yang dekat dengan laut. Air yang bergerak bergelora. Berani menembus lautan untuk mencapai tanah seberang sana. Ini mirip dengan legenda Tiongkok kuno ketika Sang Kaisar mengadakan perlombaan menyeberangi sungai untuk menentukan binatang mana yang cocok dengan waktu tertentu. Untuk menentukan kalender tahun Cina. Segala jenis binatang hadir disana.

John Lie mungkin sebagai sosok kerbau yang dengan baik hati mau membantu menyebrangkan tikus dan kucing yang tidak bisa berenang.

Wartawan Roy Rowan, takjub melihat kapten kapal ini. Seorang patriot dari etnis yang paling terpinggirkan di sebuah bangsa yang besar. Alkitab, bazooka, senjata menjadi property yang disimpan rapat di kapalnya.
Ditengah tengah hiruk pikuk kuli pelabuhan menurunkan muatan. John Lie menutup wawancaranya sambil memandang ke laut lepas.

“Ini bukan bisnis mengerikan. Ini kehendak Tuhan, dan sebelum Belanda pulang ke negaranya, kapal ini akan tetap berlayar”

Sumber: http://blog.imanbrotoseno.com/?p=383



Selasa, 25/02/2014 08:23 WIB
KSAL Laksamana Poernomo-Margaretha Dharma Angkuw, Istri John Lie

 

 

 

John Lie, The Smuggler With the Bible

Published on Aug 18, 2013

The Smuggler With the Bible
Kisah John Lie menceritakan tentang perjuangan seorang pelaut Indonesia yang gagah berani di era 1946-1949. Ia sukses menerobos blokade militer laut Belanda demi misi penyelundupan senjata dan amunisi untuk perjuangan Indonesia. Perjuangan John Lie dinilai luar biasa hingga diangkat oleh media internasional.

 

 


John Lie: Great Smuggler With The Bibble (bagian-1)

February 10
13:17 2013

DALAM setiap aksinya dia tidak penah tertangkap musuh. Banyak yang berpendapat, John Lie selamat karena imannya. Dia adalah pahlawan nasional berdarah Tionghoa pertama yang lahir di Manado.

Nama kewarganegaraannyanya Jahja Daniel Dharma, namun lebih akrab dengan panggilan John Lie. Dia lahir di Manado, 9 Maret 1911 dari pasangan Lie Kae Tae dan Oei Tjeng Nie Nio.

Di era perang kemerdekaan, John membuat penyelundup bak profesi mulia. Namun dalam hal ini, dia tidak menyelundupkan sesuatu yang merugikan negaranya. John mengangkut hasil bumi dari Indonesia dan menukarnya dengan senjata yang nantinya digunakan pejuang Indonesia untuk memerangi penjajah.

Dia memulai karier sebagai mualim di perusahan pelayaran milik Belanda pada 1952. Tiga tahun kemudian berbekal pengalaman kemaritiman dari sejumlah negara yang pernah dikunjungi, dia masuk Angkatan Laut Indonesia.

Tekadnya satu, “Agar kami dapat berjuang, berbakti bersama kaum pejuang di Indonesia, untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kami selama ini di medan kelautan,” tulis John Lie. John meminta ditempatkan di Pelabuhan Cilacap. Maka mulailah misi-misi yang membuat namanya melegenda.

Dia adalah kapten PPB 31 LB, kapal cepat berbadan kecil yang paling sering menembus blokade Belanda. John Lie bolak-balik pulau Sumatera, Singapura dan Malaya untuk mengangkut persenjataan. Sekali dia tertangkap di Singapura, namun akhirnya dibebaskan. Setiap kali beraksi, John Lie mengemudikan kapalnya yang diberi nama The Outlaw dengan 1 tangan, tangan lainnya menggenggam Alkitab.

Roy Rowan, wartawan majalah Life pernah mengabadikan aksi-aksi heroik John Lie lewat sebuah tulisan berjudul Guns And Bibbles Are Smuggled to Indonesia. Roy menjuluki pelaut ini The Great Smuggler with the Bibble, penyelundup hebat dengan Alkitab, seperti halnya BBC London menyebut kapal John, The Black Speed Boat.

Iman pula yang menyelamatkan John. Pernah ketika menuju ke Labuan Bilik di Sumatera bagian Timur, The Outlaw dikejar kapal patroli dan kepergok pesawat Belanda. Namun tak ada kontak senjata saat itu, pesawat Belanda yang sudah nyata-nyata melihat sasarannya, tiba-tiba berbalik arah dan tidak pernah membuang tembakan. Setidaknya ada keselamatan dalam paling kurang 15 kali pelayaran maut yang dilakukan sang penyelundup dengan Alkitabnya. (*/ady/bersambung)



February 10
13:24 2013

John Lie: Tionghoa Tapi Berjiwa Nasionalis (bagian-2)


RASA cinta penyelundup hebat kelahiran Manado ini terhadap Indonesia begitu besar, kendati dia adalah keturunan Tionghoa. Presiden SBY kemudian “mengganjarnya” dengan Gelar Pahlawan Nasional.

Di masa-masa kemudian, John Lie tetap aktif sebagai perwira TNI Angkatan Laut (AL). oleh Kepala Staf AL Subiyakto, John Lie ditugaskan menjadi komandan Pakalan Perang Rajawali. Dia sempat melakukan tugas penumpasan aksi RMS dan PRRI/Permesta. Tahun 1966 adalah akhir pengabdiannya dengan pangkat akhir Laksamana Muda.

Gara-gara sibuk membela tanah air, John Lie baru menikah pada usia 45 tahun dengan Pdt Margaretha Dharma Angkauw. Dari situ dia mengganti namanya dengan Jahja Daniel Dharma.

Masa tua John diisi dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dia konsern pada hal-hal kecil, namun bermakna besar; membagikan nasi bungkus pada fakir miskin dan gelandangan.

John punya kedekatan dengan mendiang Soeharto. Ketika Presiden pertama itu diganggu kelompok Petisi 50, John yang kebetulan akrab dengan beberapa di antara mereka, membuat surat untuk menasehati anggota petisi 50. Sayang surat itu tidak diindahkan, namun hubungan mereka tetap baik.

27 Agustus 1988, John Lie menghembuskan nafas terakhir. Soeharto datang melayatinya, begitu juga para gelandangan yang sering dia bantu. Ketika Wardiman Djojonegoro menjabat Mendikbud pada 1995, John Lie diakuinya sebagai pahlawan nasional dengan Bintang Mahaputera Utama sebagai tanda kehormatan. Namun 10 November 2009, gelar Pahlawan Nasional baru benar-benar disematkan pada Laksamana Muda John Lie oleh Presiden SBY.

Sebuah catatan untuknya dari peneliti utama LIPI Asvi Warman Adam, dengan memasukkan John Lie sebagai pahlawan nasional, dengan mengabadikan karya dan perjuangannya, bakal menghapus salah satu potensi kekerasan terhadap orang Tionghoa. (*/ady/habis)

 

 


The Late Rear Admiral John Lie on Patriotism
Last night, Metro Files featured the life of a Chinese Indonesian patriot by the name of John Lie. I’ve heard about him before but forgotten until Metro TV exposed his profile in the series of Chinese New Year Program. Actually, these days I’ve been thinking to search for some information on Chinese Indonesians who devoted their lives to their country in order to impart patriotism to my (Chinese in particular) students. So let’s take a brief look at his life I compiled from various sources.

John Lie was born in Manado on March 9, 1911 to the family of Lie Kae Tae and Oei Tjeng Nie Nio. He worked for a Dutch ship before joining the Indonesian Navy. He was well known due to his heroic feat to sell raw rubber and other commodities to Singapore and bought guns from Thailand for the Indonesian struggle against the Dutch. He successfully led weapon smuggling operation for at least fifteen times during the Dutch blockades from 1947 to 1949. One night his boat was seen by the Dutch warship and it seemed like there was no way to run. Under the fire, he asked his crew to gather, opened his Bible, read it and prayed. Miraculously, his small boat was able to slip through the enemy’s fingers. Part of his life story was documented by LIFE Magazine under the title "Guns and Bibles, Are Smuggled to Indonesia" in September 1949 edition. The picture above was tagged as "Before a Smuggling Trip" and the text on the flower painting at the left was "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest" (Matthew 11:28).

After the independence he continued his career in the Navy and took part in the operations to crush secession movements, including the RMS (Republik Maluku Selatan). One morning, the shells were ready to fire from his ship to one of the Moluccan islands. Noticing that it was Sunday, he pleaded his commander to postpone the bombardment because that was the moment for the Christians to go to the church and the wise commander granted his appeal. After retiring on December 1966 at the rank of Rear Admiral, he was actively involved in social and religious activities. He passed away on August 1988 and was buried in Kalibata National Heroes Cemetery.

Former Coordinator Minister for Political and Security Affairs Sudomo, as one of his colleague in Navy, recalled John Lie as a very religious man who was willing to give his best effort for his country. He was a leader who was deeply concerned about the welfare of his men and practiced the life motto 'love your neighbor as yourself'.

Admiral Lie, thank you for what you’ve done for the independence and unity of this country. Thank you for living a profound life as an inspiration to many of us. Thank you for giving us a less

 

 



KISAH “THE BLACK SPEED-BOAT”


By: Adi P.S.



Setelah menerima peralihan kendali keamanan di Indonesia dari Inggris (atas nama Sekutu) di tahun 1946, Pemerintah Sipil Hindia-Belanda atau NICA (Netherland Indie Civil Administration) segera mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pemulihan kembali Kolonial Hindia-Belanda dan melenyapkan Republik Indonesia. Situasi penuh patriotisme dan anti Belanda memang kental mewarnai sebagian wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, setelah berkumandang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bermodal senjata-senjata eks-Jepang, para pejuang kemerdekaan secara heroik menyerang, menyergap dan bertahan menghadapi kekuatan bersenjata Belanda. Perlawanan tersebut, mendorong Belanda untuk menerapkan blokade udara dan laut secara total di seluruh wilayah yang bergolak. Tujuannya, tentu saja, untuk melemahkan kekuatan bersenjata pejuang Indonesia sekaligus memutus hubungan diplomatis dengan luar-negeri.



Menghadapi tekanan yang demikian, pihak pejuang Indonesia kemudian menempuh berbagai cara untuk dapat menembus blokade Belanda. Upaya tersebut ditempuh, karena mengingat kondisi persenjataan eks-Jepang yang kian menyusut akibat banyak yang hilang, dirampas Belanda atau rusak, yang diperparah kian menipisnya amunisi dan suku-cadang yang sesuai dengan senjata eks-Jepang. Sementara itu, mendapatkan senjata dari pihak Belanda, baik melalui pencurian maupun merampas dari personil Belanda yang tersergap, jelas tidak maksimal. Padahal persenjataan merupakan modal utama untuk mempertahankan kemerdekaan negeri yang masih berusia “balita” ini. Oleh sebab itu, alternatif mendapatkan senjata dari luar-negeri merupakan solusi yang paling tepat. Pertimbangannya, pasca Perang Dunia Kedua lazim diketahui banyaknya senjata yang berserakan tanpa tuan, terutama di daerah-daerah yang menjadi lokasi pertempuran atau pertahanan pihak Jepang. Banyak senjata-senjata “tak bertuan” tersebut yang beredar di pasar gelap atau masih tersimpan rapi di bunker-bunker dan gudang senjata. Sekutu, si pemenang perang, tidak memiliki cukup sumber daya untuk menangani masalah senjata-senjata peninggalan perang tersebut.



Salah satu elemen pejuang kemerdekaan Indonesia yang berupaya menembus blokade Belanda demi mendapatkan suplai senjata dari luar-negeri, adalah unit-unit kapal cepat Angkatan Laoet Repoeblik Indonesia (ALRI). Sementara itu untuk memperlancar pengurusan adminstratif kebutuhan Indonesia sekaligus sebagai mediator transaksi pembelian persenjataan dan perlengkapan militer, maka di beberapa negara sahabat dibentuk Perwakilan Loear-Negeri RI dan Perwakilan Kementrian Pertahanan RI Oeroesan Loear-Negeri (KPOLN). Salah seorang pejuang ALRI yang berjasa dalam berbagai kegiatan operasi penembusan blokade laut dan suplay senjata dari luar-negeri ke Indonesia, adalah Mayor John Lie, yang memimpin kapal cepat (speed-boat) bernama “The Outlaw”.



Mission Impossible “The Outlaw”

John Lie, pelaut keturunan Tionghoa kelahiran Manado 9 Maret 1911, sebelum bergabung dengan ALRI adalah mantan awak kapal niaga KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij/ Maskapai Pelayaran Niaga Kolonial Hindia-Belanda) bernama “MV Tosari”. Ketika pecah Perang Dunia Kedua, kapal yang penuh muatan karet dan sarat pengungsi tersebut dilarikan ke Pangkalan Sekutu di Khoramshar, Iran, atas perintah Sekutu. Selama di Iran, John Lie mendapat pelatihan dasar kemiliteran, manuver perang laut, identifikasi jenis kapal perang dan penanganan bahaya ranjau laut. Selama bertugas untuk kepentingan Sekutu, John Lie dan rekan-rekan Indonesianya mendengar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari siaran All Indian Radio, radio pro nasionalis India milik Jawaharlal Nehru. Ketika perang usai, John Lie beserta pelaut-pelaut asal Indonesia dipulangkan ke tanah-airnya.



Setibanya di Indonesia, John Lie memutuskan meninggalkan karirnya di KPM dan bergabung dengan ALRI. Sukses terbesar John Lie yang sekaligus mengangkat pamornya, adalah keberhasilannya membersihkan ranjau laut di perairan sekitar Pelabuhan Cilacap. Atas keberhasilannya itu, John Lie mendapat pangkat Mayor ALRI. Tugas berat selanjutnya yang harus diemban oleh John Lie, adalah memandu kapal dagang Singapura “Empire Tenby” keluar dari Pelabuhan Cilacap, menuju negerinya. Walau sempat dibayangi pesawat patroli ALBelanda, namun tidak terjadi insiden apapun. Kesulitan lain saat memandu kapal “Empire Tenby”, adalah sempat kandas di perairan sekitar Pulau Nusakambangan. Setelah melalui kesulitan-kesulitan tersebut, akhirnya kapal tiba di Singapura dengan selamat pada Agustus 1947. John Lie selanjutnya menyerahkan muatan kapal, yaitu 800 ton gula, kepada Dr. Saroso dan Mr. Oetojo Ramelan dari Perwakilan RI Di Loear-Negeri. John Lie sementara waktu menetap di “negeri singa” tersebut dan diperbantukan di KPOLN, karena situasi Indonesia kian rawan. Terlebih lagi saat itu, Belanda baru saja melancarkan agresi militernya yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Hasil penjualan gula tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Perwakilan Indonesia di Singapura untuk membeli 7 kapal motor cepat (speed-boat) yang akan di-scrap oleh Naval Disposal Board AL Inggris di Singapura, untuk dimanfaatkan sebagai kapal penerobos blokade dan penyuplai senjata bagi kepentingan perjuangan melalui Sumatera Utara dan Aceh.



John Lie mendapat kehormatan dengan dipercaya sebagai nahkoda salah satu kapal cepat yang semula bernama ML 833, lalu berganti menjadi PPB 31 LB. Oleh John Lie kapal penerobos blokade itu dinamakan “The Outlaw”. Setelah menerima tugas berat tersebut, John Lie kemudian memilih sendiri para calon awaknya, yaitu Salim (mualim), Thaib Ardy (serang), Roezi Damaz (jurumudi), Soemaredja (jurumudi), lalu sebagai kelasi Sjahroel Etek (merangkap clerk), Didi Soenardi, Noer M, Agoes Rakab (merangkap room-boy), Hamid Trijono (KKM), Hoesein (masinis I), A. Manan (masinis II), sebagai oiler Sirad dan Soepardjo, Amat (coole), Hoemala Pohan, Sitompoel, Darmawan, Sjafii, Gazali Ibrahim, Gaabin dan Djatma. Setelah siap segala sesuatunya, mulailah “The Outlaw” melaksanakan misi penembusan blokade yang oleh awaknya di sebut “Mission Impossible”. Sebagai seorang Kristen Protestan yang religius, sebelum memulai operasinya John Lie senantiasa berdoa dan saat bertugas pun tak lupa membawa Kitab Injil di tangannya.



Menantang Bahaya Demi Tanah-Air Indonesia

Tugas pertama yang diemban oleh John Lie, adalah mengirim sejumlah besar senjata dan perlengkapan militer dari Malaysia ke Labuhan Bilik. “The Outlaw” bertolak dari Pulau Pisang, Johor, Malaysia pada bulan September 1947 dengan berbendera Inggris serta membawa beberapa pucuk senjata semi-otomatis dan 1000 pon peluru. Karena sempat dikejar sebuah kapal patroli AL Belanda, kapal berputar arah menuju Pulau Kukup, Selat Johor, lalu berlayar menyusuri Pantai Melayu hingga Een Vadem Bank yang berdekatan di bagian utara Port Swettenham. Di Een Vadem Bank, kapal mengganti bendera menjadi bendera Kuomintang (sekarang Taiwan, red), lalu berlayar melintasi Selat Malaka menuju Delta Labuhan Bilik, Sumatera Timur.



Jam 9 pagi, secara tiba-tiba muncul pesawat patroli maritim AL Belanda yang sengaja terbang dari pangkalannya di Polonia, Medan, untuk melacak posisi kapal yang sempat menjadi buronan kapal patroli mereka. Melihat hal tersebut, John Lie memerintahkan kapal berhenti dan memberitahu via sign-morse ke pesawat Belanda, bahwa kapalnya kandas. Pada jarak sekitar 50 meter, tampak jelas oleh John Lie bahwa pilot pesawat serta 2 orang gunners-nya (seorang Belanda dan seorang asal Maluku) telah mengarahkan Oerlikon-nya ke arah “The Outlaw”. Seluruh awak sudah pasrah jika, karena posisi mereka sudah jelas tidak akan mampu menghindar lagi. Namun, keajaiban muncul, secara tiba-tiba pesawat Belanda berputar arah kembali ke pangkalannya, tanpa melepaskan tembakan satupun. John Lie memandang hal tersebut sebagai “keajaiban Tuhan” yang telah menjadikan kapal tampak “berwibawa” dan bahan bakar pesawat yang diperkirakan telah menipis. Sedangkan bagi para awak “The Outlaw”, itu adalah kemenangan bagi sebuah misi tidak mungkin alias mission impossible.



“The Outlaw” akhirnya tiba dengan selamat di Labuhan Bilik jam 10.00 dan langsung John Lie menyerahkan kapal berikut muatannya (senjata dan amunisi) kepada Bupati Oesman Effendi dan Komandan Batalyon Abu Samah. Setelah itu, “The Outlaw” terdaftar di Djawatan Pelajaran Labuhan Bilik dengan nomor PPB 31 LB. Misi selanjutnya bagi “The Outlaw” atau PPB 31 LB yang dikomandani Mayor ALRI John Lie, adalah kembali ke Port Swettenham dengan membawa muatan hasil bumi (karet). Di Port Swettenham, Malaysia, John Lie membangun Hulp Naval Base of Repoeblic Indonesia secara gelap. Tugas dari badan ilegal bentukan John Lie ini, antara lain menyuplai logistik dan bahan bakar, serta senjata dan keperluan lain yang dibutuhkan Revolusi Perjuangan Indonesia. Menjelang akhir Desember 1947, John Lie mendapat “tugas yang menakjubkan” dari Kepala Perwakilan RI di Singapura Mr. Oetojo Ramelan, yaitu membawa Letkol Soedjono dan isterinya (tengah hamil) serta Kapten Udara Iskandar beserta rombongan 30 Kadet AURI. Rombongan harus dibawa kembali dari Kuala Lumpur ke Labuhan Bilik. Tugas berhasil dilaksanakan dengan mulus oleh John Lie dan rombongan tiba di Labuhan Bilik tanggal 1 Januari 1948.



The Black Speed-Boat: Dutch’s Hard Target

John Lie dalam setiap operasi penerobosan blokade lautnya selalu dilaksanakan pada malam hari, oleh karena itulah oleh BBC London kapalnya dijuluki “The Black Speed-boat”. Siaran berita tersebut dipandang sebagai “pelecehan” oleh otoritas keamanan Belanda, sehingga Dinas Intelijennya, NEFIS (Netherland Forces Intelligence Service) menjadikan “The Outlaw” berikut awaknya sebagai hard target (target utama) mereka. Imbasnya, seluruh jajaran AL Belanda di Belawan harus mengenali ciri-ciri “The Black Speed-boat”, jalur-jalur perlintasannya dan melumpuhkan elemen-elemen pendukungnya, serta memperketat patroli laut di sekitar Selat Malaka hingga pesisir pantai Sumatera Timur.



John Lie yang menyadari diri dan kapalnya telah menjadi target utama Belanda, terus mengembangkan tehnik dan taktik penerobosan blokade serta jalur-jalur penyelamatan diri. Pada bulan Januari 1948, “The Outlaw” bertolak dari Labuhan Bilik dengan memuat karet menuju Selat Barambang dengan kecepatan rendah, untuk menghindari perahu-perahu nelayan dan hamparan jaring penangkap ikan. Mendadak muncul di bagian dalam Selat Barambang sebuah kapal motor (motor sloep) dari korvet Belanda, yang tampaknya telah mengintainya dan hendak menghadangnya. Bersamaan dengan kemunculan kapal motor Belanda tersebut, dikeluarkan perintah berupa sinyal morse dan teriakan melalui pengeras suara berbunyi “Stop!!” ke “The Outlaw”. Seketika, John Lie memerintahkan awaknya untuk mengubah kecepatan kapal menjadi full-speed. Sambil keluar-masuk “paal-dorpen” (jaring-jaring penangkap ikan) di Delta Labuhan Bilik, kapal motor Belanda dengan gencar memuntahkan peluru ke “Outlaw”. Namun di malam kelam tersebut, sekali lagi “The Outlaw” berhasil meloloskan diri dan terus berlayar menuju Kepulauan Aruah terus ke Een Vadem Bank. Pada pukul 06.00 “Outlaw” memasuki Port Swettenham tanpa secuil luka atau kerusakan. Sekali lagi kemenangan bagi “The Outlaw” dan mulai munculnya obsesi di benak para petinggi Militer Belanda juga intelijennya, NEFIS.



Lolos Dari Pengadilan Malaysia

Gagal membekuk John Lie dan kapalnya “The Outlaw”, NEFIS kemudian “meminjam” tangan-tangan penegak hukum Inggris di Port Swettenham, Malaysia, untuk melakukan segala cara mencegah “Sang Master Penyelundup” kembali ke laut. Saat berlabuh di Delta Port Swettenham pada Februari 1948, kapal John Lie diinspeksi oleh kapal patroli polisi Distrik Port Swettenham dan diperintahkan oleh komandannya (seorang mayor polisi berkebangsaan Inggris) untuk masuk ke Pelabuhan Swettenham. Di pelabuhan, kapal langsung ditahan dan John Lie diperiksa secara intensif oleh para hamba wet Malaysia dengan bermacam pertanyaan tentang dugaan penyelundupan senjata dan perdagangan ilegal. John Lie bersumpah atas nama Tuhan, membantah semua tuduhan itu dan kemudian bersedia membayar jaminan US $ 3.000 agar ia beserta awaknya tidak ditahan.



Sesaat setelah proses interogasi dan administrasi jaminan di Markas Polisi Port Swettenham, John Lie yang dikawal seorang sersan polisi, dihampiri seorang letnan polisi berkebangsaan Sikh dan disapa dengan ramah. Rupanya letnan polisi tersebut, adalah kenalan John Lie yang biasa bertemu di restoran kereta api saat makan siang. Setelah mengetahui duduk persoalannya, sang letnan polisi berkata kepada sersan polisi yang mengawal John Lie: “All clear, i take over this matter”. Seketika itu juga, letnan polisi tersebut menghubungi rekannya, kapten polisi di markas polisi, untuk membantu John Lie keluar dari masalahnya. Kepada Marine Superintendent, John Lie berjanji akan membantunya memberantas bajak laut dan meminta senjata (1 Bren-gun dan 2 Sten-gun) beserta 200 butir pelurunya. Setelah selesai berurusan dengan pihak kepolisian pelabuhan, John Lie kemudian dihadapkan pada petugas pemeriksa dari Bea Cukai dan CID (Criminal Investigation Department). Kali ini, jawaban John Lie pun sama seperti di markas kepolisian: “Say No!” terhadap semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Sebagai tambahan, John Lie menyampaikan bahwa dia tidak melanggar hukum kepabeanan dan peraturan pelabuhan, serta menghormati his majesty rules and regulation custom officers. Ketegasan jawaban John Lie ditambah semua dokumen resminya tercetak “His Majesty Service Bea Cukai”, berhasil menggetarkan nyali para pemeriksa dari Bea Cukai. Saat jeda, John Lie yang diminta menunggu di luar ruangan interogasi, sempat dihampiri seorang petugas CID bernama Jusuf, dan dengan nada menggertak berkata bahwa ia telah tertangkap basah dan pasti masuk penjara. John Lie menjawab dengan penuh kepercayaan diri, bahwa dia belum pernah dikalahkan karena dalam lindungan Tuhan.



Apa yang menjadi keyakinan John Lie di hadapan para hamba wet tersebut, terbukti ampuh. Tak lama kemudian para petugas Bea Cukai dan CID pun menyatakan bahwa John Lie tidak bersalah dan kapalnya bebas berlayar kembali. Dengan demikian, sekali lagi upaya NEFIS untuk menjerat awak “The Black Speed-boat” pupus sudah. Pukul 20.00, “The Outlaw” kembali berlayar untuk melaksanakan tugas menembus blokade Belanda.



Kembalinya “The Black Speed-Boat”

Selepas melalui detik-detik penuh ketegangan di Port Swettenham, ketika memasuki Delta Labuhan Bilik, kembali “The Outlaw” harus berhadapan dengan patroli AL Belanda. Tampaknya Belanda telah mendapat informasi bahwa “The Black Speed-boat” telah kembali melaut dan memperkirakan perairan Delta Labuhan Bilik sebagai menjadi tujuan utama kembalinya. Oleh sebab itu, di tempat itu sebuah kapal patroli Belanda telah menanti kehadiran “The Outlaw”.



Melihat penghadangan tersebut, “Outlaw” segera memutar haluan yang langsung dikejar oleh kapal patroli Belanda. Hujan tembakan dari Oerlikon musuh berhasil dihindari “The Outlaw” yang berlayar zig-zag. Setelah itu, “The Outlaw” langsung melakukan manuver melaju lurus dengan kecepatan tinggi diiringi tembakan “putus-asa” awak kapal patroli Belanda yang akhirnya behenti mengejar. Selamat dari hadangan musuh, “The Outlaw” beristirahat dan membuang sauh di perairan Bagan Siapi-api, untuk kemudian berlayar kembali menuju ke Muar, Malaysia. Di Malaysia, John Lie mendapat sokongan US $ 5.000 berupa cek dari Wakil Presiden Moh. Hatta, karena sudah menerima kiriman senjata dan peluru. Selama berada di Malaysia, rupanya “The Outlaw” beserta komandannya, Mayor John Lie, telah menjadi “buah bibir” dan memunculkan beberapa polemik, seperti apakah kapal patriot bahari Indonesia tersebut bagian dari kelompok komunis yang tengah aktif di Malaysia. Pada saat itu, John Lie berhasil meyakinkan bahwa “The Outlaw” atau PPB 31 LB, adalah kapal perjuangan bangsa Indonesia dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia adalah revolusi mempertahankan kemerdekaan negara yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Disini, John Lie tampaknya telah tampil sebagai “Dubes RI Tidak Resmi”, karena keberhasilannya meyakinkan banyak kalangan di Malaysia dan Singapura akan perjuangan Bangsa Indonesia.



Kehadiran kembali “The Outlaw” di lautan, memang telah menimbulkan obsesi tersendiri bagi Belanda. Mereka terus berupaya memburu dan melacak “The Outlaw” berikut identitas seluruh awaknya. Di sisi lain “The Outlaw” telah menjadi sebuah fenomena tersendiri, antara lain memajang namanya secara mencolok dengan menggunakan huruf timbul yang jika disorot lampu akan tampak jelas sekali. Untuk mengimbangi pamor “The Outlaw”, Belanda kerap mengembangkan pola propaganda palsu, laporan fiktif atau fitnah sebagai upaya psy-war mereka. Perjuangan John Lie kian berat ketika Belanda melancarkan Agresi Militer keduanya yang mengakibatkan jatuhnya ibu-kota RI Yogyakarta dan tertangkapnya para pemimpin negara pada tanggal 19 Desember 1948. Guna mengendalikan operasi satuan armada dan pasukan gerilyanya, ALRI memindahkan markas besarnya ke Kutaraja, Aceh. Sementara itu, di awal tahun 1949, John Lie mendapatkan kapal baru untuk menggantikan kapal lamanya PPB 31 LB, yaitu PPB 51 LB yang berukuran sama dengan pendahulunya. Kapal inipun oleh John Lie dinamakan “The Outlaw”. Kemudian untuk menghindari hadangan AL Belanda, John Lie antara Mei hingga September 1949 memindahkan tujuan operasinya dari Malaka ke Phuket, Thailand.



Tipu Muslihat John Lie

Karena intimidasi dari pendukung Belanda dan patroli yang intens di sekitar perairan antara Malaysia-Sumatera, John Lie kemudian memindahkan basis operasinya ke Penang dan Raja Ulak, Tamiang, Aceh Timur. Tak lama setelah memindahkan basisnya ke Raja Ulak, John Lie menghadapi sebuah situasi yang sempat memalukan bagi AL Belanda. Suatu malam menjelang akhir tahun 1948, “The Outlaw” baru saja bertolak dari Raja Ulak membawa muatan karet akan menuju Penang, tiba-tiba melihat 4 bayangan (silouet) hitam di perairan bebas di hadapannya. Itulah 4 kapal perang Belanda yang rupanya telah menanti “The Outlaw”. Seketika komando full-speed dikeluarkan John Lie kepada jurumudi dan sejurus dengan itu keempat kapal perang musuh segera membentuk formasi lingkaran pengepungan disertai tembakan penindasan. Pada saat kritis itu, John Lie mendapat ide sederhana namun terbukti ampuh. Ia memerintahkan awaknya untuk mengambil sebuah drum solar dan diikat tambang berdiameter kecil serta mengikat sebuah lampu senter (flash-light) di atas drum. Selanjutnya, di belakang lampu diikat sebatang besi. Dengan kilatan cahaya senter, drum kemudian diceburkan ke laut, sehingga di kegelapan malam tampak seperti sekoci yang terombang-ambing ombak. Muslihat sederhana, nyaris tidak masuk akal, namun efektif. Terbukti keempat kapal Belanda justru sibuk mengepung “kapal jadi-jadian” tersebut. “The Outlaw” lolos dari kepungan dan tiba dengan selamat di Penang diiringi sorak kemenangan awaknya.



Tipuan John Lie lainnya, yang berhasil mengecoh Belanda adalah tehnik kamuflase. Ketika kembali dari Penang menuju Raja Ulak, kapal John Lie yang penuh muatan senjata dikejar oleh kapal patroli Belanda sehingga terpaksa bersembunyi di perairan dangkal Tamiang. Guna mengelabuhi mata musuh, yang memburunya dari laut dan udara, John Lie menutupi kapalnya dengan cabang-cabang pepohonan. Tehnik pengelabuhan ini juga diterapkan ketika “The Outlaw” sedang sandar di sungai-sungai sekitar Tamiang.



Mukjizat Atau Kebetulan?

Sebagai telah disampaikan di awal, “The Oulaw” banyak menghadirkan kisah-kisah yang unik, penuh ketegangan dan keajaiban. John Lie sebagai sosok religius meyakini bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Memang, diakui pihak Belanda sendiri masih menyimpan rasa keheranan mengapa buruan utamanya tersebut selalu luput dan nyaris tak tersentuh, padahal sudah ada di hadapan mereka? Ketika “The Outlaw” tengah berada di Delta Sungai Tamiang, sebuah pesawat patroli Belanda terbang melintas tepat di atasnya untuk melacaknya, ternyata tetap tidak dapat melihatnya. Kejadian tak masuk akal lainnya, tidak hanya itu, ketika tengah melaju hendak keluar dari Delta Sungai Tamiang, tiba-tiba baling-baling “The Outlaw” tersangkut pasir dan patah, sehingga laju menjadi lamban. 5 menit kemudian, tiba-tiba melintas pada jarak dekat sebuah kapal patroli Belanda, yang anehnya seperti tidak melihat keberadaan “The Outlaw”. Mukjizatkah atau hanya kebetulan?



Pada suatu waktu, di Tamiang “The Outlaw” nyaris disergap kapal patroli sungai Belanda ketika kandas di sungai akibat pasang surut. Untuk mendepresi kapal “The Outlaw”, kapal patroli Belanda tersebut menembak peluru meriamnya di kanan-kirinya secara beruntun. Namun ajaib, mendadak debit air sungai menaik, sehingga “The Outlaw” selamat. Kemudian dalam pelayaran dari Phuket ke Aceh yang dilakukan pada pagi buta, tiba-tiba “The Outlaw” berpapasan dalam jarak dekat dengan sebuah kapal patroli Belanda. Sontak tembakan gencar dilepaskan oleh Belanda, namun uniknya tak satu butir peluru pun mengenai “The Outlaw” atau awaknya. Bahkan ketika awak kapal Belanda melepaskan tembakan langsung ke arah John Lie pada jarak “hanya” 3 meter, secara ajaib peluru melesat 1 meter di atas kepala John Lie. Karena putus-asa, tembakannya tidak ada yang kena, kapal Belanda menambah kecepatannya hendak menabrak “The Outlaw”. Sekali lagi keajaiban terjadi, kapal Belanda tiba-tiba kandas di karang, sehingga sama sekali tidak dapat bergerak atau menembak. “Mission impossible serta Victory buat kami kapal “The Outlaw”, demikian kenang John Lie dalam memoir pribadi yang ditulis sendiri semasa hidupnya.



Terkuaknya Sebuah Misteri

Kisah patriotisme dan perjuangan John Lie bersama kapalnya “The Outlaw” memang telah menjadi legenda tersendiri di dalam dan luar-negeri. Semua itu berbaur menjadi satu, antara kejeniusan, keuletan dan ketabahan John Lie berikut ABKnya dengan sebuah keberuntungan atau bahkan mukjizat Tuhan. John Lie memang sosok yang terkenal sangat religius, Kitab Injil tak pernah terlepas dari tangannya dalam keadaan apapun.

Perjuangan John Lie yang mengagumkan terkuak ketika Jurnalis Life Magazine Roy Rowan secara khusus mewawancarai Komandan Kapal “The Outlaw” tersebut saat sandar di Pelabuhan Phuket, Thailand. Tulisan tersebut termuat pada edisi 26 Oktober 1949 dengan judul: “Guns -And Bibles- Are Smuggled To Indonesia”. Berita BBC yang secara rutin menyiarkan keberhasilan “The Outlaw” menerobos blokade Belanda dan ulasan khusus di Majalah Life, telah memberikan arti tersendiri bagi perjuangan John Lie dan pejuang-pejuang ALRI penerobos blokade lainnya. John Lie mengakhiri karirnya sebagai Komandan Kapal “The Outlaw” pada tanggal 30 September 1949 dan memulai tugas baru di Pos Hoeboengan Loear-Negeri di Bangkok, Thailand. Selanjutnya kapal “The Outlaw” diserahkan kepada Letnan Muda Koesno, mantan Komandan Kapal “Sea Gull”, yang juga merupakan salah satu kapal penerobos blokade Belanda. “The Outlaw” yang dinahkodai Letnan Muda Koesno tertangkap kapal patroli Belanda di perairan Raja Ulak dan ditahan di Pangkalan AL Belanda di Belawan.

Sumber:

Roy Rowan, “Guns –And Bibles- Are Smuggled To Indonesia”, Life Magazine edisi 26 Oktober 1949, USA.
Jahja Daniel Dharma / John Lie, Laksamana Muda (Purn), “Perjuanganku Memepertahankan NKRI”, Jakarta, 1980.
Dinas Penerangan TNI AL, Sejarah TNI Angkatan Laut (Periode Perang Kemerdekaan 1945-1950) Jilid I, Jakarta, 2005.
Syahrul Etek, “The Outlaw: Kisah Perjuangan The Black Speed Boat”, Jakarta.

 


Sejarah Laksamana Muda John Lie

August 24
08:44 2010
?Print This Article
?by Tim Redaksi ? 0 Comments



SEJARAH - Salah satu tokoh etnis Tionghoa yang berjasa kepada Republik ini adalah Mayor John Lie Tjeng Tjoan. Lahir di Menado 19 Maret 1911 dari ayah bernama Lie Kae Tae dan ibu bernama Maryam Oei Tjeng Nie(keduanya penganut Budha). John Lie meninggal karena stroke 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,Jakarta.
Mendapat Tanda Jasa Pahlawan dari Presiden Soekarno tahun 1961
Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Soeharto pada 10 November 1995


Ia adalah mualim kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM yang lalu bergabung dengan Angkatan Laut RI. Semula ia bertugas di Cilacap dengan pangkat kapten. Di pelabuhan ini selama beberapa bulan ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Atas jasanya pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor.
Ia lalu ditugaskan mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri dalam rangka mengisi kas Negara yang saat itu masih tipis. Pada masa awal (tahun 1947), ia pernah mengawal kapal yang membawa karet 800 ton untuk diserahkan kepada Kepala Perwakilan RI di Singapura, Utoyo Ramelan. Sejak itu, ia secara rutin melakukan operasi menembus blockade Belanda. Karet atau hasil bumi lain dibawa ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Senjata yang mereka peroleh lalu diserahkan kepada pejabat Republik yang ada di Sumatera seperti Bupati Riau sebagai sarana perjuangan melawan Belanda. Perjuangan mereka tidak ringan karena selain menghindari patroli Belanda, juga harus menghadang gelombang samudera yang relatif besar untuk ukuran kapal yang mereka gunakan.
Untuk keperluan operasi ini, mayor John Lie memiliki kapal kecil cepat, dinamakan the outlaw.
Seperti yang dituturkan dalam buku yang disunting Kustiniyati Mochtar(1992), paling sedikit sebanyak 15 kali ia melakukan operasi “penyelundupan”. Pernah saat membawa 18 drum minyak kelapa sawit, ia ditangkap perwira Inggris. Di pengadilan Singapura ia dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Ia juga mengalami peristiwa menegangkan saat membawa senjata semiotomatis dari Johor ke Sumatera, dihadang pesawat terbang patroli Belanda. John Lie mengatakan, kapalnya sedang kandas. Dan penembak,seorang berkulit putih dan seorang lagi berkulit gelap tampaknya berasal dari Maluku mengarahkan senjata ke kapal mereka. Entah mengapa, komandan tidak mengeluarkan perintah menembak. Pesawat itu lalu meninggalkan the Outlaw tanpa insiden, mungkin persediaan bahan bakar menipis sehingga buru-buru pergi. Setelah menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan komandan batalyon Abusamah, mereka lalu mendapat surat resmi dari syahbandar bahwa the Outlaw adalah milik Republik Indonesia dan diberi nama resmi PPB 58 LB. Seminggu kemudian John Lie kembali ke Port Swettenham di Malaya untuk mendirikan naval base yang menyuplai bahan bakar, bensin, makanan, senjata dan keperluan lain perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Menikah di Usia 45 tahun dengan Margaretha Dharma Angkauw thn 1956. Perkawinan ini tidak dikaruniai ana

Pada awal 1950 ketika ada di Bangkok, ia dipanggil pulang ke Surabaya oleh KSAL Subiyakto dan ditugaskan menjadi komandan kapal perang Rajawali. Pada masa berikut ia aktif dalam penumpasan RMS di Maluku, lalu PPRI/Permesta. John Lie juga di kenal dengan nama Jahya Daniel Dharma tetap berdinas di Angkatan Laut, terakhir berpangkat Laksamana Muda.

 

 


Jahja Daniel Dharma

Early life and career

He was born in Manado, Sulawesi (then known as Celebes), on 9 March 1911 to Lie Kae Tae and Oei Tjeng Nie Nio. He started his navy career as a ship-navigator on a Dutch merchant vessel, He joined the Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), a local militia group in Celebes during the Indonesian War of Independence The marine division of this group became later a part of the Indonesian Navy. Initially, he was stationed in the naval harbour of Cilacap, Java. Within a few months, he managed to clear this harbour from mines, placed by the Imperial Japanese Navy against an eventual Allied naval invasion. For his services, he was promoted to Navy Mayor

Life as a smuggler

In 1947, he was assigned the duty of escorting boats smuggling products to Singapore to be sold for financing the Indonesian independence war. One of his first duties was to escort a convoy of small boats that was carrying 800 tons of rubber to the Chief Representative of the Republic of Indonesia in Singapore, Utoyo Ramelan. During these revolutionary years the Dutch government imposed a naval blockade around Singapore to stop illegal activities by Indonesians. Commander John Lie's duties were to penetrate this blockade and smuggle rubber and other products in exchange for weapons. The weapons were then handed over to the Indonesian revolutionary troops in Sumatra and among others also to the Regent of Riau, an Indonesian ruler during the Dutch colonial time.[3]

Their efforts were not always easy. The boats used for the smuggling were small coastal transport boats (sampan) and not designed for the high seas. Their group had to avoid the better equipped Dutch patrol boats and also the ocean waves. John Lie used for his operations a speedboat, named the Outlaw. Once while he was smuggling 18 drums of palm oil, he was captured by British customs. In the Singapore court however he was found not guilty and released as he had not violate any British laws. During another incident, while transporting semi-automatic weapons from Johor to Sumatra, he was stopped by a Dutch patrol boat. John Lie informed them that his ship was stranded and couldn't move. Two gunners, probably from the Moluccas, were already aiming their weapons at the Outlaw, but the patrol boat commander didn't issue the shoot command. They just left the Outlaw in the middle of the sea without helping or investigating. After this incident and after handing over the weapons to the Regent Usman Effendi and battalion commander Abusamah, the crew received an official letter from the revolutionary government of Indonesiastating that Outlaw was now part of the Indonesian naval fleet and was designated the official navy-name PPB 58 LB. A week later, John Lie return to Port Swettenham in Malaya to establish a naval base. This base was used to supply the struggling revolutionary government troops with fuel, gasoline, food, weapons, and other needs to maintain the independence of Indonesia.

Later life

In early 1950, while in Bangkok, he was called for duty to Surabaya by the Indonesian Navy Chief of Staff Subiyakto and assigned the command of a navy ship, the Rajawali. In the following period he commanded his crew in the fight against the Republic of the South Moluccas (RMS) Maluku and Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) rebellions. He retired from the Navy on December 1966 with the rank of Rear Admiral.

He died after a stroke on 27 August 1988 and was buried in the national heroes cemetery, Kalibata Jakarta. For his services and contributions to the country, he was posthumously awarded with the Bintang Mahaputera Utama by President Suharto on 10 November 1995.

On 10 November 2009 (Indonesia Heroes' Day), for his services to the country before and after independence, Jahja Daniel Dharma was named an Indonesia National Hero by President Susilo Bambang Yudhoyono on behalf of the nation.[4]

 

 

BIOGRAFI JOHN LIE

Pahlawanan seorang tokoh keturunan Tionghoa, yang pernah berdinas di angkatan laut pada jaman penjajahan dulu. Ia bernama John Lie yang lahir 9 Maret di tahun 1911 di Menado. Dia tertarik menjadi angkatan laut, karena ia mengawali pekerjaannya sebagai buruh pelabuhan dan kemudian dia bergabung di Angkatan Laut Republik Indonesia hingga dia memperoleh pangkat terakhir Laksaman Muda. Sebagai angkatan laut dia banyak bertugas dalam mengamankan kapal pengangkut komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri. Karena berhasil menerobos hadangan pasukan Belanda, secara rutin dia mengawal hasil bumi ke Singapura.

 

 


Rabu, 02 Januari 2013

UAS SEJARAH INDONESIA

ADINDA YULIANA PUTRI
4423126856
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN SEJARAH
PRGRAM STUDI USAHA JASA PARIWISATA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

John Lie atau Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma, tidak kita kenal melalui pelajaran sejarah di sekolah. Kita baru mengenalnya kembali ketika pada 9 November 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.
John Lie adalah orang yang bertugas di Angkatan Laut Sekutu (1942-1944) karena itulah ia mendapat pelatihan-pelatihan kelautan dipangkalan laut di Inggris di teluk persia. Yang membuatnya makin matang dalam bidang kelautan, yaitu pengetahuan senjata, bongkar pasang dan pemeliharaan senjata, taktik perang dilaut, prosedur administrasi kapal, logistik, sistem komunikasi dan morse, pengenalan jenis-jenis kapal sekutu, pengetahuan ranjau.
Setelah perang dunia II berakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia menarik pemuda-pemuda termasuk John Lie untuk kembali ke Indonesia pada Februari 1946 yang diusahakannya bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).
Kemudian John Lie diangkat di ALRI dengan Kelasi III. Dengan tugas menunjukkan kecermelangan dan kematangan dibidang kelautan. Termasuk mengamankan pelabuhan Cilacap dari ranjau-ranjau yang ditanam dan melatih kader pemuda Indonesia dalam bidang kelautan.
Kita lebih mengenal perjuangannya melalui “the outlaw” (pembangkang), sebuah speed boat RI yang berhasil yang berhasil menembus blockade Belanda. Pada kalangan koresponden barat ia di kenal sebagai “the guns and bibles smuggler”. Ia juga turut terlibat dalam operasi militer dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pembrontakan-pembrontakan, seperti RMS (republic Maluku Selatan) dan lain-lain. Dan pada tanggal 30 Agustus 1966 John Lie mengganti namanya dengan Jahja Daniel dan wafat pada tahun 1988.
Semasa pension ia aktif dalam pelayanan gereja dan kaum gelandagan. Bagi John Lie tugas yang dilakukannya bukan hanya menjalankan “the outlaw” sesuai misi. Suatu waktu ada yang membawa titipan dari wakil presiden RI Moh. Hatta untuk Mayor John Lie sebesar 5.600 ringgit dalam bentuk cek dengan pesan “ kiriman senjata dan peluru semua sudah diiterima dengan selamat”. Semua the outlaw bangga karena mereka mendapat perhatian dan perhargaan dari wakil presiden.
Pada 1949 merupakan pelayaran terakhir yang dilakukan John Lie bersama anak buah kapalnya. Mereka berlayar dari Aceh ke Phuket. Di Bangkok ia mendapat tugas baru mencari dan mengumpulkan lebih banyak senjata dan keperluan militer lainnya. The Outlaw kemudia di pinpin oleh Letnan Laut O.P Kusno, seorang pelaut yang juga berpengalaman.
John Lie bukan orang Indonesia, mungkin Melayu, mungkin Tionghoa, atau mungkin Tionghoa Melayu, juga bukan sejarah Partai Komunis. Dan John Lie dan Fransisca C. Fanggidaej yaitu seorang perempuan perjuangan yang pernah bergabung dengan sekelompok intelektual muda Maluku di Surabaya, duduk sebagai anggota parlementer sesudah tahun 1956.

PENYELUDUPAN DENGAN AL-KITAB
John Lie dikenal sebagai pejuang yang rohani. Ia mendapat julukan "The Smuggler With The Bible" atau penyelundup dengan Alkitabnya. Kapalnya "The OutLaw" hampir dipenuhi dengan ayat-ayat dari Alkitab dan ke mana-mana ia pergi Alkitab tidak pernah lepas dari tangannya. Ini bermakna betapa John Lie dalam setiap tindak-tanduk dan perbuatan selalu bersandar kepada Tuhan. Ia takut berpisah atau terlampau jauh dari Tuhannya sehingga ia selalu ingin berdekatan dengan Alkitab sesuai imannya.
Pernah dikisahkan dalam sebuah kesempatan, John Lie pada saat membawa 18 drum minyak kelapa sawit, ia ditangkap perwira Inggris. Namun di pengadilan Singapura, ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Dalam kesempatan lain, ia mengalami peristiwa menegangkan saat membawa senjata semi otomatis dari Johor ke Sumatera, dihadang pesawat terbang patroli Belanda. Dua penembak, seorang berkulit putih dan seorang berkulit gelap mengarahkan senjata ke kapal mereka. Entah mengapa, komandan Belanda tidak mengeluarkan perintah tembak dan pesawat itu meninggalkan kapal John Lie. Barangkali ini adalah sebuah mujizat bagi seorang pejuang yang sangat rohani. John Lie juga terlibat dalam penumpasan RMS, DI/TII dan PRRI/PermestaIa lahir dari pasangan suami isteri Lie Kae Tae dan Oei Tjeng Nie Nio. Awalnya beliau bekerja sebagai mualim kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM lalu bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut RI. Semula ia bertugas di Cilacap dengan pangkat Kapten. Di pelabuhan ini selama beberapa bulan ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu. Atas jasanya, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor.


KARIER ANGKATAN LAUT
Pada masa revolusi fisik 1945-1949, mereka juga ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah perjuangan Mayor John Lie yang akan dikisahkan berikut ini.
Adanya dicapai kesepakatan mutlak, itu tidak akan tercapai. Namun adanya pahlawan nasional dari etnis Tionghoa justru sangat penting bagi masyarakat Indonesia keseluruhan yang bisa melihat bahwa etnis Tionghoa itu sama dengan etnis lain di Tanah Air sama-sama berjuang untuk kemerdekaan bangsa.
John Lie adalah sosok legendaris dalam organisasi penyelundup senjata yang terentang dari Filipina sampai India. Jaringan ini punya kantor rahasia di Manila, Singapura, Penang, Bangkok, Rangon dan New Delhi
Untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang masih sangat muda, kepemilikan senjata api adalah hal mutlak. Bahkan dalam perjanjian gencatan senjata Agresi Militer Belanda I, Perdana Menteri Hatta menegaskan bahwa gencatan senjata tidak termasuk impor dan ekspor senjata oleh Republik.
Belanda tetap memberlakukan blokade terhadap Indonesia dalam rangka menghalangi kemerdekaan bekas jajahannya. Menyiasatinya, senjata diperjualbelikan dengan menembus blokade Belanda itu. Dari sanalah karier penyelundup John Lie mencapai puncaknya. Meskipun Republik muda itu tak punya dana, Lie berhasil mendapatkan senjata dengan cara barter dengan hasil bumi.
Menurut buku “The Indonesian Revolution and The Singaporean Connection”, harga senjata bervariasi. Tahun 1948, penyelundup menjual dua karabin dan ribuan magasin dengan bayaran satu ton teh. Satu senapan mesin dan ribuan magasin dihargai 2,5 ton teh, enam ton teh bisa digunakan untuk membeli enam senjata anti pesawat udara beserta ribuan magasinnya.
John Lie adalah legenda. Menurut laporan majalah Life yang terbit pada 26 September 1949, kapal Lie yang panjangnya 110 kaki (34 meter) selalu lolos dari patroli Belanda. Mengingat kapal itu tak dilengkapi senjata, meloloskan diri bukan perkara mudah. Kapal kerap dikejar sepanjang Selat Malaka, tak jarang dibombardir dengan peluru dan bom. Empat kapal lain yang sejenis telah dihancurkan Belanda.
Kapten Lie yang saat itu berusia 39 tahun, punya siasat. Kapal hitam dengan nomor registrasi PPB 58 LB itu disembunyikannya di teluk-teluk kecil sepanjang Sumatera dengan ditutupi dedaunan. Lie dan krunya lalu menunggu dalam diam hingga kapal dan pesawat Belanda menghentikan pencariannya.
Lie bergerak dengan bantuan belasan krunya, semuanya anak muda dengan usia rata-rata 21 tahun. Mereka bekerja tanpa dibayar demi patriotisme kepada Republik Indonesia. Mereka bolak -balik membeli senjata, dan menukarnya dengan hasil bumi, seperti teh, karet dan kopi.


John Lie adalah penganut Kristen yang taat. Dalam misinya dia selalu membawa dua Injil. Satu berbahasa Inggris dan satu Belanda. Meski demikian dia tak pilih-pilih; sering juga dia memasok senjata bagi para pejuang Muslim di Aceh.
Kepada wartawan majalah Life, Roy Rowan, Lie menyatakan sumpahnya "menjalankan kapal ini untuk Tuhan, negara dan kemanusiaan." Cita-citanya hanya satu: mengubah Indonesia yang saat itu adalah hutan belantara, menjadi taman surga. Menurutnya, tugas mengubah Indonesia menjadi surga adalah takdir Tuhan untuknya.
Pada Desember 1966 Lie mengakhiri kariernya di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Sebelum itu, pada Agustus 1966 dia mengganti nama menjadi Jahja Daniel Dharma. Lie meninggal karena sakit pada 27 Agustus 1988.
Tahun 2009, 21 tahun setelah kematiannya, John Lie dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai penyelundup

Ia lalu ditugaskan mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri dalam rangka mengisi kas negara yang saat itu masih tipis. Pada masa awal (tahun 1947), ia pernah mengawal kapal yang membawa karet 800 ton untuk diserahkan kepada Kepala Perwakilan RI di Singapura, Utoyo Ramelan. Sejak itu, ia secara rutin melakukan operasi menembus blokade Belanda. Karet atau hasil bumi lain dibawa ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Senjata yang mereka peroleh lalu diserahkan kepada pejabat Republik yang ada di Sumatera seperti Bupati Riau sebagai sarana perjuangan melawan Belanda. Perjuangan mereka tidak ringan karena selain menghindari patroli Belanda, juga harus menghadang gelombang samudera yang relatif besar untuk ukuran kapal yang mereka gunakan.
Untuk keperluan operasi ini, John Lie memiliki kapal kecil cepat, dinamakan the Outlaw. Seperti dituturkan dalam buku yang disunting Kustiniyati Mochtar (1992), paling sedikit sebanyak 15 kali ia melakukan operasi "penyelundupan". Pernah saat membawa 18 drum minyak kelapa sawit, ia ditangkap perwira Inggris. Di pengadilan di Singapura ia dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Ia juga mengalami peristiwa menegangkan saat membawa senjata semiotomatis dari Johor ke Sumatera, dihadang pesawat terbang patroli Belanda. John Lie mengatakan, kapalnya sedang kandas. Dua penembak, seorang berkulit putih dan seorang lagi berkulit gelap tampaknya berasal dari Maluku, mengarahkan senjata ke kapal mereka. Entah mengapa, komandan tidak mengeluarkan perintah tembak. Pesawat itu lalu meninggalkan the Outlaw tanpa insiden, mungkin persediaan bahan bakar menipis sehingga mereka buru-buru pergi.
Setelah menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan komandan batalyon Abusamah, mereka lalu mendapat surat resmi dari syahbandar bahwa kapal the Outlaw adalah milik Republik Indonesia dan diberi nama resmi PPB 58 LB. Seminggu kemudian John Lie kembali ke Port Swettenham di Malaya untuk mendirikan pangkalan AL yang menyuplai bahan bakar, bensin, makanan, senjata, dan keperluan lain bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

AKHIR KARIER MILITER
Pada awal 1950 ketika ada di Bangkok, ia dipanggil pulang ke Surabaya oleh KSAL Subiyakto dan ditugaskan menjadi komandan kapal perang Rajawali. Pada masa berikut ia aktif dalam penumpasan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku lalu PRRI/Permesta. Ia mengakhiri pengabdiannya di TNI Angkatan Laut pada Desember 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda.
John Lie atau Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma, tidak kita kenal melalui pelajaran sejarah di sekolah. Kita baru mengenalnya kembali ketika pada 9 November 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.
Meski Indonesia telah merdeka tahun 1945, pengangkatan pahlawan nasional baru dimulai sejak tahun 1959. Sampai sekarang tercatat lebih dari 100 pahlawan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.Dalam waktu lebih 30 tahun, etnis Tionghoa tidak disebut dalam pelajaran sejarah Indonesia. Aneka peringatan atau pertunjukan kultural yang berbau Tionghoa tidak pernah ditampilkan di depan umum.
Baru pada era reformasi keadaannya berangsur berubah. Perayaan Imlek, misalnya, diakui sebagai hari libur fakultatif (masa Presiden Abdurrahman Wahid) dan libur resmi (era kepemimpinan Mega). Barongsai dipertunjukkan di mana-mana. Sejarah kelenteng diulas di televisi.Tampaknya, perjalanan warga Tionghoa masih panjang untuk mendapatkan kedudukan yang sederajat dengan etnis lain di Tanah Air. Diskriminasi di bidang hukum masih berlaku terhadap etnis Tionghoa.
Tidak kalah, diskriminasi di bidang sejarah. Sumbangan amat besar etnis Tionghoa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi selama berabad-abad di Nusantara tidak pernah diajarkan kepada siswa. Perlu dicatat, etnis Tionghoa berjuang melawan Belanda. Di Kalimantan Barat, seperti diteliti sejarawan UGM Harlem Siahaan, kongsi Tionghoa pernah mengangkat senjata terhadap Belanda.


HAMPIR REDUP DIMAKAN LUPA
Salah seorang tokoh etnis Tionghoa yang berjasa kepada Republik ini adalah John Lie atau Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma, tidak kita kenal melalui pelajaran sejarah di sekolah. Kita baru mengenalnya kembali ketika pada 9 November 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.
Laksamana Muda TNI (Purn) John Lie atau yang lebih dikenal sebagai Jahja Daniel Dharma (lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 Maret 1911 – meninggal di Jakarta, 27 Agustus 1988 pada umur 77 tahun) adalah salah seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari etnis Tionghoa dan Pahlawan Nasional Indonesia.
Ia lahir dari pasangan suami isteri Lie Kae Tae dan Oei Tjeng Nie Nio. Awalnya beliau bekerja sebagai mualim kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM lalu bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut RI. Semula ia bertugas di Cilacap dengan pangkat Kapten. Di pelabuhan ini selama beberapa bulan ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu. Atas jasanya, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor.
Sosok nama John Lie relatif kurang dikenal juga di kalangan warga Tionghoa khususnya generasi mudanya. Buku-buku sejarah resmi terbitan pemerintah yang dipakai di sekolah, tidak menyebut nama dan peran Lie. Penulis buku - Solichin Salam membuat buku buku berjudul "John Lie Penembus Blokade Kapal-Kapal Kerajaan Belanda" yang terbit pada tahun 1988. Kisah perjuangan Lie berjudul "Dari Pelayaran Niaga ke Operasi Menembus Blokade Musuh Sebagaimana Pernah Diceritakannya kepada Wartawan" dimuat dalam buku "Memoar Pejuang Republik Seputar 'Zaman Singapura' 1945 - 1950" yang ditulis Kustiniyati Mochtar, Gramedia Pustaka Utama (2002).
Karena sedikitnya pustaka mengenai Lie, tidak mengherankan namanya semakin redup dimakan lupa. Oleh karena itu usaha M. Nursam menulis buku "Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie" (2008) yang diterbitkan Penerbit Ombak, Yogyakarta dan Yayasan Nabil, Jakarta, patut diberi penghargaan.
Buku ini dibangun dari berbagai sumber antara lain wawancara dengan keluarga, kerabat dan teman-teman Lie antara lain Laksamana Sudomo, bawahannya semasa di TNI AL. Sealin itu berasal dari wawancara John Lie dengan wartawan dan berita tentangnya yang dimuat di media masa seperti Majalah Life (26 Oktober 1949), Majalah Star Weekly (1956), Majalah Masa dan Dunia (1955), dan Harian Suara Pembaruan (1988).
Artikel berjudul "Guns and Bibles are Smuggled to Indonesia" ditulis oleh wartawan Life bernama Roy Rowan. Oleh M. Nursam artikel ini dimuat seutuhnya. Artikel tersebut ditulis berdasarkan wawancara dengan Lie. Pada 1949 Lie masih menjalankan tugasnya sebagai penyelundup. Dari Sumatera sebagai nahkoda kapal PBB 58 LB ia menembus blokade Belanda menuju Singapura, Malaysia dan Thailand membawa hasil bumi Indonesia untuk ditukar dengan senjata yang diperlukan untuk perjuangan melawan Belanda. Lie dicari-cari belanda untuk ditangkap meski lolos. Kapal yang dinahkodainya sering juga disebut The Outlaw.
John Lie, pahlawan Nasional yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Presiden RI memberi penganugerahan gelar itu kepada Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma, yang lebih dikenal sebagai John Lie. Penganugerahan dilakukan di Istana Negara dalam rangka hari pahlawan
Selama perang kemerdekaan, John Lie, kelahiran Manado, 9 Maret 1911, dikenal sebagai pelaut yang berhasil menembus blokade tentara Belanda di seputar Selat Malaka. Tugasnya menyelundupkan hasil bumi ke Malaysia untuk ditukar dengan senjata untuk keperluan perjuangan tentara Indonesia. Sebagai tentara TNI Angkatan Laut, ia adalah panglima kapal perang dalam tugas menumpas pemberontakan PRRI dan RMS (Intisari, Juli 2009).
Pengusulan gelar pahlawan dilakukan Yayasan Nabil, atas pemikiran salah satu anggota dewan pakarnya, Dr. Asvi Warman Adam, yang dirintis sejak tahun 2003. Tahapan dimulai dengan penulisan buku biografi John Lie Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi oleh M. Nursam, seminar tentang kepalawanan John di Jakarta dan Manado pada awal tahun 2009, hingga pengusulan kepada Pemerintah RI melalui Badan Pembina Pahlawan Daerah Sulawesi Utara.
Menariknya, John Lie (meninggal 27 Agustus 1998) juga tercatat sebagai salah satu pahlawan keturunan Tionghoa. Dilahirkan sebagai John Lie Tjeng Tjoan, merupakan anak kedua dari pasangan Lie Kae Tae dan Maryam Oei Tjeng Nie Nio. John generasi kelima dari leluhur yang datang dari Fuzhou dan Xiamen yang menetap di Minahasa sejak tahun 1790.

 

 

 


Kiprah Pejuang Tionghoa

John Lie, Dari Penyelundup Menjadi Laksamana
Sudrajat,Arif Arianto - detikNews
Selasa, 25/02/2014 08:23 WIB

Jakarta - John Lie, pahlawan nasional yang namanya akan diabadikan menjadi KRI jenis multi role light frigate (MRLF) ini mengawali tugas di Angkatan Laut (AL) sebagai penyelundup. Aksi John Lie bahkan biasa dilakukan malam hari dengan kapal yang sengaja tidak dilengkapi lampu agar tak terdeteksi patroli Belanda ataupun Inggris, ada yang menjulukinya 'The Black Speed Boat'.

Uniknya, dalam menjalankan misi penyelundupan, John Lie terbiasa membawa Injil. Karena itu, Roy Rowan, wartawan majalah Life, yang mewawancarainya, mengabadikan kisah perjuangan John Lie dengan judul “Guns—And Bibles—Are Smuggled to Indonesia”, yang terbit pada 26 Oktober 1949. Dari situlah John Lie dijuluki "The Great Smuggler with the Bible".

Menurut kesaksian Jenderal Besar AH Nasution pada 1988, prestasi John Lie ”tiada taranya di Angkatan Laut” karena dia adalah ”panglima armada (TNI AL) pada puncak-puncak krisis eksistensi Republik”, yakni dalam operasi-operasi menumpas kelompok separatis Republik Maluku Selatan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Perjuangan Rakyat Semesta.

Ia pensiun pada 1967 dengan dua bintang di pundaknya dan mengganti nama menjadi Jahja Daniel Dharma. Masa pensiunnya, kata Rita Tuwasey Lie, keponakan John Lie, diisi dengan berbagai kegiatan sosial.

Salah satu indikasi namanya cukup disegani, ketika dia wafat pada 27 Agustus 1988, banyak orang datang melayat, mulai Presiden Soeharto hingga anak-anak gelandangan. Selain itu, John Lie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Puncaknya, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional pada 2009 berkat usulan sejarawan Asvi Warman Adam dan Eddie Lembong dari Yayasan Nabil, sejak 2003. Terkait dengan hal itu, sejarawan muda dari Makassar, M Nursam, menulis buku "Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie" (2008), yang diterbitkan Penerbit Ombak, Yogyakarta dan Yayasan Nabil.

“John Lie orangnya tegas dalam bersikap dan bertindak. Kepekaan kemanusiaannya tinggi dan pasti sangat mencintai negerinya, Indonesia,” ujar Nursam

Kesimpulan itu ia dapatkan berdasarkan sejumlah kesaksian dari orang yang pernah dekat dengan John, mulai istrinya, Margaretha Dharma Angkuw, hingga mantan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo. Nursam mengaku tertarik menuliskan biografi tersebut karena John Lie keturunan Tionghoa.

“Saya ingin menunjukkan bahwa semua ras, etnik, dan golongan mempunyai saham dalam pembentukan Republik Indonesia,” ujarnya.

Buku tersebut melengkapi kisah tentang John Lie yang ditulis Solichin Salam dalam buku "John Lie Penembus Blokade Kapal-kapal Kerajaan Belanda" yang terbit pada 1988. Juga buku "Dari Pelayaran Niaga ke Operasi Menembus Blokade Musuh Sebagaimana Pernah Diceritakannya Kepada Wartawan" yang dimuat dalam buku "Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar 'Zaman Singapura' 1945-1950" karya Kustiniyati Mochtar terbitan Gramedia Pustaka Utama, 2002.

 

 


Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma John Lie

Friday, 20 September 2013
John Lie yang kemudian mengganti namanya menjadi Jahja Daniel Dharma, dilahirkan di Kanaka, Menado, Sulawesi Utara, pada tanggal 9 Maret 1911. la menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar di Menado pada tahun 1928. Selama beberapa bulan pada tahun 1929 ia mengikuti kursus navigasi di Jakarta dan kemudian bekerja di kapal perusahan pelayaran Koninklijke Paketrvaart Maatschappij (KPM).
Pada tahun 1942, ketika Perang Dunia II masih berlangsung, kapal “Tosari” tempat John Lie bekerja dijadikan kapal logistik dalam jajaran Royal Navy (Angkatan Laut Inggris) yang berpangkalan di Koramshar, Teluk Persia. Secara tidak langsung, John Lie terlibat dalam kegiatan perang, walaupun tidak dalam status militer.
Beberapa bulan setelah Perang Dunia II berakhir dan Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka, John Lie masih berada di Koramshar. Barulah pada bulan Pebruari 1946 ia dan pelaut-pelaut Indonesia lainnya dipulangkan ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti selama sepuluh hari di Singapura yang dimanfaatkannya untuk mempelajari taktik perang laut.
Dengan pangkat Kelasi III, pada bulan Juni 1946 John Lie diterima sebagai anggota Angkatan Laut RI (ALRI) yang ketika itu bermarkas di Yogyakarta. Kurang dari setahun kemudian pangkatnya sudah naik menjadi mayor. Ia ditempatkan di Cilacap dengan tugas membersihkan perairan Cilacap dari ranjau-ranjau laut yang ditanam Jepang untuk menghalangi masuknya kapal-kapal Sekutu. Selain itu, ia ju­ga bertugas melatih para anggota ALRI, terutama perwira muda, dalam hal kelautan. Sampai bulan Agustus 1947 ia masih bertugas di Cilacap dengan jabatan Komandan Pelabuhan merangkap Syahbandar.
Suatu kali dalam minggu terakhir bulan Agustus 1947 John Lie membantu sebuah kapal niaga yang mengalami kesulitan untuk membongkar sauh meninggalkan perai­ran Cilacap. Setelah kesulitan itu teratasi, kapten kapal tidak bersedia menurunkan sekoci untuk mengantarkan John Lie ke darat dengen alasan gelombang sangat tinggi. Akibatnya, tanpa direncanakan, John Lie terpaksa ikut dalam kapal tersebut dan tiba di Singapura. Peristiwa ini mengawali peranannya menembus blokade kapal-kapal perang Belanda di Selat Malaka.
Kepala Perwakilan RI di Singapura menyerahkan sebuah speed boat (kapal cepat) kepada John Lie untuk dioperasiken. Ka­pal itu dinamakan John Lie Outlaw. la merekrut kurang lebih 20 orang pemuda untuk menjadi awak kapal Port Swettenham (sekarang Port Kelang) di Malaysia dipilih John Lie sebagai pangkalannya. Kemudian, setelah dilarang oleh Inggris, ia memindahkan pangkalan ke Phuket di Thailand.
Dari kedua pangkalan itu, berkali-kali John Lie membawa berbagai jenis barang, terutama senjata dan amunisi yang diperlukan untuk perjuangan, menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatra dan Aceh, antara lain Labuhan Bilik, Tamiang, Raja Ulak, dan Ulehleh. Sebaliknya, dari pelabuhan-pelabuhan tersebut ia membawa karet, teh, dan lain-lain un­tuk dijual atau dibarter dengan senjata dan keperluan lain. Sebagian hasil penjualan itu dapat pula dimanfaatkan untuk membiayai perwakilan RI di luar negeri.
Dalam melakukan kegiatan ini, John Lie dan awak kapalnya menghadapi risiko yang sangat berbahaya. Ia harus menembus blokade kapal Angkatan Laut Belanda di Selat Malaka. Berkali-kali kapal Outlaw diburu dan ditembaki oleh kapal perang Belanda, bahkan pernah pula diancam dari pesawat terbang. Akan tetapi, John Lie dan awak kapalnya berhasil menyelamatkan diri. Ia pernah ditangkap oleh polisi Inggris, namun dibebaskan karena dianggap tidak melanggar hukum. Operasi menembuas blokade Angkatan Laut Belanda ini dilakukan John Lie selama lebih dari dua tahun, dimulai bulan September 1947.
Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, John Lie tetap berkarier di lingkungan ALRI. Sebelum memasuki masa pensiun, berbagai jabatan pernah dipegangnya, antara lain Komandan kapal RI Rajawali, Kepala Operasi Markas Besar Angkatan Laut, Komandan Daerah Maritim Jakarta, dan Ko­mandan kapal bendera RI Gajah Mada. Dalam penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, ia diangkat sebagai komandan eskader kapal-kapal ALRI. Pada waktu menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, ia bertugas sebagai Komandan Amphibious Task Porce 17 sekaligus sebagai Wakil Komandan Operasi 17 Agustus. Selesai menjalankan tugas di Sumatra Barat, ia diserahi tugas sebagai Komandan Amphibious Task Force 25 untuk menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara.
Setelah pensiun dengan pangkat laksamana muda, John Lie banyak bergiat di lapangan sosial, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. la meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta.
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 058/TK/Tahun 2009 tanggal 6 November 2009.

 

 

 

 

 

 

 INDONESIAN NAVY

 

 

 

 Indonesia looks to build its own warships
Wahyoe Boediwardhana, The Jakarta Post, Surabaya | Wed, 03/23/2011

Come sail away: Naval cadets line up next to Indonesia’s Banda Aceh warship
in Surabaya on Monday. Indonesia is looking to build its own warships,
including submarines.JP/Wahyoe Boediwardhana

The Indonesian government is looking into the possibility of building its own warships in order to strengthen the country’s defense systems and reduce its dependence on other countries for warships.
Next month, state-owned shipbuilding company PT PAL, in cooperation with Damen Schelde Naval Shipbuilding of the Netherlands, will begin designing light corvettes — ships designed for anti-submarine warfare — for the Indonesian Navy in anticipation of their construction in the country. The warships will be the largest ever produced by a local shipbuilding firm.

The government has also given the green light for the building of a submarine beginning in 2014. The sub will be built after the Indonesian government selects the specifications, the type of submarine it desires and which countries will be chosen to transfer the technology to Indonesia.
So far four countries — France, Russia, Germany and South Korea – have emerged as contenders, but the government has not made a decision about which country will be chosen to build the initial sub.
Defense Minister Purnomo Yusgiantoro discussed the government’s plans at a ceremony for the handover of a domestically made warship — the KRI Banda Aceh 593 — to the Navy in Surabaya, East Java, on Monday.

“The government has decided to build its own submarine. But building a submarine cannot be done hastily because its technology is complicated. We are still designing it, what kind of submarine and what is suitable for Indonesian waters,” Yusgiantoro said.
Indonesian Military (TNI) Chief Adm. Agus Suhartono said at the ceremony that Indonesia’s waters were distinctive as its western seas were shallow and the east had deep waters, therefore choosing a suitable submarine was essential.
Agus said the initial submarine would be built in the country that possessed the right technology. “The second, the third and the following submarines will be built here and at the same time will be accompanied by a transfer of technology,” Agus said.

PT PAL president Harsusanto said his company was ready to build the submarines and the corvette warships as long as it was given a chance to learn.
“The proof is the Banda Aceh warship. We turned out to be able to build warships by ourselves. If we can do this, we will also be able to produce others,” he said.
PT PAL strives to use local products for defense items built domestically so as to save money.
The government promised to continuously renew all TNI defense equipment in stages by the year 2024.

Out of the country’s four LPD warships, each with a capacity of 507 personnel, ordered from Daewoo International, two were built in Indonesia by PT PAL and two in South Korea. The ships were US$15.4 million each.
The 125-meter long warships were specially designed to accommodate a 100mm cannon launcher and equipped with a combat information center for its main weapons control system.
The ships are capable of traveling for 30 days and can contain two landing craft carriers, tank carriers, combat vehicles, tactical vehicles, troop carriers and five helicopters.

 

 

Indonesia - The Navy

The Navy of the Republic of Indonesia (ALRI) became a separate service in 1946, after the National Revolution began. It was initially stocked primarily with craft once operated by European or the Australian navies. Beginning in 1959, the navy began to acquire a large number of craft from the Soviet Union and East European nations. In the aftermath of the abortive 1965 coup, however, the navy suffered a decline in influence within the armed forces and the nation because of suspected involvement in the coup attempt (particularly by the marine corps) and because of its small size in comparison with the army. A large portion of its vessels of Soviet or East European origin were quickly rendered non-operational owing to a lack of spare parts and maintenance expertise. Until the late 1970s, the only major replacements were four frigates acquired from the United States Navy in 1974.

 

 


New light on birth of Indonesian Navy
Claudine Frederik, Contributor,
Jakarta Sun, August 02 2009

In the early years after Indonesian independence, the country's lack of professional personnel in its defense forces stuck out like a sore thumb to the embarrassment of those in authority at the time.

Despite this shortage, there was an abundance of freedom fighters whose numbers were high in the capital of the new republic, Yogyakarta.

The first steps toward independence were made when the former Dutch colony reached an agreement with the Netherlands to establish a federal state under the name of the United States of Indonesia, with Moh. Hatta as prime minister.

Famous in this aspect were Round Table Conference (RTC) meetings in the years following the end of the Japanese occupation. One of the results of the RTCs was an offer from the Netherlands to train young men to become professional army and navy officers, in Holland.

The offer was greatly welcomed by the Indonesian side and this was how the first marine officers unwittingly spawned the Indonesian Navy, known locally as ALRI. Army officers were to be trained in Breda, in the southern part of the Netherlands. After graduation the young officers were to be integrated into the republic's armed forces and the navy.

Very recently, a Dutch translation of a book, compiled by several Den Helder graduates who followed the 3-year marine officer course, has been launched in cooperation with the institute's associates.

The original edition of the book is titled Maju Terus (keep going) which was translated into Dutch as Dan Toch Maar. While the original print made no mention of the story writers, in the translated version the names of retired marine officers Eddy Tumengkol and R. Sunardi Hamid are revealed as two of its most important contributors. Close on their heels followed officers Kunto Wibisono, Kahpi Suriadiredja, Agoes Soebroto, A. Tjipto Wignyoprajitno, Urip Santoso, Sukono, M.Haryono, Moh. Su'ud, Prijonggo, and R. M. Aboe Bakar, whose stories add more spice and insight into the life of a professional marine officer in the making.

The book, counting 249 pages, took well over a year to be translated by the Indonesian officers, now well into their 70s. A series of historic pictures enliven the contents of the book. Well versed in Dutch language, the writers have made the Indonesian marine officers' stories into a lively entertaining tale.

No tone of bitterness could be detected in portraying immense disappointment when it became clear that their names would never be earmarked for top posts in the Navy. Those would have to go to the "real" freedom fighters who took up arms against the colonial aggressors in 1945.

The years in Den Helder enhanced their habit of speaking Dutch amongst themselves. Full control of this difficult language only added more envy among the 1945 freedom fighters whose schooling rated poorly next to the education of their professional brothers.

It was well known that admission to the Royal Institute for The Marine in Den Helder did not come easy. In days of old only young men with blue blood in their veins were admitted to the school.

The Indonesians had to be well acquainted with the language to be able to follow the lessons. That meant that the Indonesian cadets had to have at least a high school education.

In the colonial days, this sort of schooling was not available for every child both because of financial barriers and the lowly social positions of the average Indonesian. It was no surprise, therefore, that all the Indonesian cadets were really very proud of their achievements at the school.

Besides detailed explanations about life and training at the institute, all the stories rang a light, humorous tone as the writers saw problems mostly from the funny side despite strict measures and often harsh physical exercises. We also glean from the stories that discrimination did not exist at the institute.

They sat together in classes with Dutch cadets. They ate the same food at the same table. Political discussions never arose and the cadets concentrated mainly on the lessons.

After graduation they returned to Indonesia and waited for placement in the ALRI.

Meanwhile, the federal state of the United States of Indonesia underwent a change and became the unitary state of the Republic of Indonesia, with president Sukarno and vice president Hatta at the helm. The political move spelled an unfortunate change for the young marine officers who were trained in Den Helder.

All of them felt they were unjustly placed in the careers doled out to them. The 1945 freedom fighters were given higher priority for top positions which fully demanded professional skills and knowledge not found among members of the Old Guard.

It is sad to learn that many of the Old Guard did not have the right educational levels necessary to follow officer training. And yet, they were chosen and occupied powerful positions that should have been held by professional officers in the army and the navy.

For the newly graduated marine officers it was a bitter pill with a never ending after taste. So deep was their disappointment that it led at one time to a request for mass reassignment.

Their request was not granted, and they came away with few strong words from a superior whose name meant a whole lot in the navy then, Admiral John Lie.

One of the stories revealing R. Soebiakto's dubious replacement clearly proved that members of the Old Guard were regarded as special freedom fighters. Those who joined the independence struggle as early as 1945 were called the Old Guard.

Choice placings in the navy and army were preferably reserved for them despite the fact that most of them had no inkling what to do if a task need to be done. It is no wonder that the newly graduated marine officers were not only disappointed in their superiors, they were also deeply offended. Their enthusiasm to serve the fatherland after graduation received a visible dent. Vice Admiral R. Soebiakto joined the ALRI in 1948. Before that he was in the service of the Dutch marine, which he joined at the start of World War II. He was the only professional officer with war experience in the navy. Because of his outstanding credentials he became the victim of a plot by a group of officers who were called the "1959 Movement". The movement was mainly established to remove him from his post as head of the Marine Staff.

The story related further how these officers quietly met President Sukarno to request the Marine Staff Commander's replacement. All this was done without his knowledge. In the end the president gave in to the group of Capt. Jos Soedarso. One cannot help but feel a sense of wonderment and shock about such a total absence of decency. On what grounds did they submit this awful request to remove R. Soebiakto whose only sin was that he did not pitch in when the freedom struggle started in 1945.

Again, one cannot fathom why the first president yielded to this group's request. It was further said that one of the reasons was that envious officers found Soebiakto too western minded. On the other hand, what splendor is there in an eastern mind?

One of the marine officers once asked Admiral Soedomo why the 1945 league was being given so much more over the professional officers. Soedomo's reply was, "You were not lucky". All said and done, nearly all the veteran marine officers are still of the opinion that they were not given the opportunity to apply the knowledge and capabilities they had gained during their three years at the Royal Marine Institute. But the lessons in character forming did profoundly help all of them to overcome bad situations, dilemmas and great disappointments, with a brave heart and mind - true to their motto.

 

 

 


 More US military incursions

The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 07/18/2003 4:54 PM

JAKARTA: The Indonesian Navy spotted a convoy of seven foreign warships in the Natuna Sea, Riau, the Navy said in a media release on Thursday.

""The convoy was spotted by the KRI Teuku Umar of the Western Indonesian Fleet at about 6 a.m. on Wednesday and tried to establish communication with the convoy,"" commander of the Western Indonesian Fleet, Rear Adm. Mualimin Santoso MZ said in the release.
""The convoy, however, did not respond.""

Maj. Abdul Rasyid, who commands the KRI Teuku Umar, decided to monitor and track the convoy until about 8:15 a.m. at a distance of 2 miles before the convoy sailed away from Indonesian waters.
Observations revealed that the convoy was conducting a joint training session in international waters after analyzing its formation and maneuvers. The convoy consisted of five Singaporean and two U.S. warships.

The Singaporean ships were corvettes RSS Valiant and RSS Vigour and fast attack craft RSS Sea Wolf. Two other ships were not identified.
KRI Teuku Umar could only identify one US Navy ship, cruiser USS Vincennes with another ship unidentified.

 

 

 Despite deal, US woes may plague RI
Tyler Gniewotta,
The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 08/04/2011

The US narrowly escaped an economic meltdown on Tuesday as the US Senate passed a belt-tightening bill for President Barack Obama’s signature, clearing the way for the nation to raise its debt ceiling.
“The world is breathing a collective sigh of relief that the US didn’t default on their payments,” Dewi Fortuna Anwar, Vice President’s Boediono’s special advisor on foreign affairs, said on Thursday.

However, the consensus reached in Washington does not mean the rest of the world is clear of the future effects of the US’ troubled condition.
Indonesia and the US, for instance, had a combined trade valued at US$23 billion in 2010.
“Indonesia is very dependant on the US since it is the world’s largest economy. If they are facing hardships at home, the rest of the world will be affected,” Dewi said.
Despite Asia’s rapidly growing economic influence, according to Dewi, nations in the region have been unable to insulate themselves from economic crises in other parts of the world.
Experts agree that the US might increase its focus on domestic issues in the face of its economic turmoil – to the potential detriment of its foreign relations and foreign aid recipients.
“The US is in a crisis of capitalism and needs to reinvest its money in its own country rather than investing in other countries,” Mahmud Syaltout

 

 

 

 


Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI AL)


Indonesian Armed Forces - Sea Force


The Indonesian Navy was established on 22 August 1945 following the Indonesian Proclamation of Independence. It was formed as the Agency of the People's Security Sea Service (Badan Keamanan Rakyat-Laut or BKR), with only wooden ships, a few landing craft and weapons left by Japan. The BKR was developed by the alumni of the Sekolah Pelayaran Tinggi (Maritime College) and the Dutch Naval Academy (Koninjklijk Institut de Marine). Following the establishment of the Indonesian Armed Forces (ABRI) on 5 October 1945, BKR became known as Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). The name ALRI was used until 1970, when it was changed to Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

During the period of the independence war of 1945-1949, ALRI, with a minimum of forces, was able to conduct sea expeditions to various areas out of Java to establish naval bases, marine forces, and naval training schools. Apart from establishing naval forces out of Java, the objective of the expeditions was to expand the spirit of the proclamation, and increase exposure among other countries by breaking through naval blockades to obtain weapons, ammunition and medical supplies. These naval operations succeeded in encouraging resistance against the Dutch and establishing armed forces in Bali, South Kalimantan, and South Sulawesi.

With the recognition of Indonesian sovereignty by the Dutch under the Round Table Agreement on 2 November 1949, ALRI had the opportunity to consolidate its forces as a modern navy. This was followed by the delivery of ex-Koninklijke Marine (KM) ships, including corvettes and destroyers. On 5 December 1959, ALRI established a fleet to organise, operate and increase weapon materiel. The establishment of the fleet was a milestone for the development of ALRI.

The national and global situation at the beginning of the 1980s gave new impetus to the development of TNI-AL and the promulgation of the Indonesian EEZ (Economic Exclusive Zone) brought with it new challenges and demands. The small, effective and efficient force was required to develop into a professional, effective and modern navy. In order to conduct its primary role as a naval force, TNI-AL initiated a development and management program, including the maintenance of forces through an integrated fleet weapons system (SSAT). The elements of SSAT are ships, as a basic weapon system, aircraft, the Marine Corps and naval bases. The SSAT is a combination of strategic weapons with logistic support reflecting a strong navy.

The minimum maritime capability to ensure national security is sea denial. Based on that capability, modernisation was achieved through the procurement of modern, high technology naval ships from a variety of countries, including Holland (Fatahilah class corvettes, ' Van Spijk' frigates, and Tripartite class minehunters), Yugoslavia (destroyer escort training ship KRI Kihajar Dewantara-364; Korea, 'Patrol Ship Killer-Missiles' (PSK) and Tacoma class landing ship tank), the United Kingdom (ex-Tribal class) and Germany (209 class submarine). The national shipyard, PT PAL, also produced FPB-57 class patrol boats for TNI-AL.

Organization

Structurally, the navy comprised the headquarters staff at Jakarta under the overall command of the navy chief of staff, two fleet commands (the Eastern Fleet in Surabaya, the Western Fleet in Jakarta), the marine corps, a small air arm, and a military sealift command. The vast majority of operational ships were stationed at the main naval base at Surabaya, Jawa Timur Province. There were about 44,000 uniformed personnel serving in the navy in 1992, including about 13,000 marines. The marines were organized into two brigades, one in Jakarta and the other in Surabaya, and were equipped with light tanks, armored personnel carriers, and antiaircraft guns. Some of the marine elements were believed occasionally to be attached to KOSTRAD in operational missions.

The 1985 reorganization of the military made significant changes in the former territorial commands of the navy, which were eliminated from the structure altogether, with the service represented on the KODAM staff by a senior liaison officer. The navy territorial commands were replaced by Eastern Fleet and Western Fleet--Armadas. The Navy fleets split the Western Fleet corresponding to KODAMs I through IV and VI and with the Eastern Fleet corresponding to KODAM V and KODAMs VII through IX.

The navy has maintained a small air arm since 1958. Headquartered at Surabaya, its personnel numbered some 1,000 in the early 1990s. It was equipped primarily for naval reconnaissance and coastal patrol duties, flying three squadrons of light airplanes, as well as several transports and helicopters.

Naval aviation was supplemented with Nomads (N-22) from Australia, Wasp ASW helicopters from the UK, and products of IPTN such as Cassa, Super Puma and BO-105. The Marine Corps also received amphibious vehicles from France. More recently, TNI-AL obtained 39 ex-East German naval ships. In order to enhance the capability of logistic support, maintenance and administration for the unit operation, TNI-AL established five main bases with several subordinate bases, a maintenance facility, and a naval aviation base.

The military sealift command coordinated the navy's logistical support systems.
The Indonesian government established an independent body, the Indonesia Sea and Coast Guard (KLKP) in 2009. The establishment is based on Law No 17/2008 and aims to strengthen security in Indonesian waters. Transportation Minister Jusman Syafii Djamal said that the roles of the Indonesia Maritime Security Coordinating Board will be combined with the KLKP in the coming year. Indonesia also established a Sea Transportation Director General to better comprehend and communicate with the Indonesian military.

The naval shipyard--P.T. PAL--was turned over to the civilian government, but it, along with other facilities in Surabaya, continued to be the navy's primary training, repair, and industrial center. Since P.T. PAL's transfer to civilian control and designation as a state enterprise, it developed and implemented improvements for a management and technical upgrade of the shipyard to support the Indonesian fleet as well as to conduct commercial repairs for foreign navies. Small craft construction facilities were located at shipyards in Jakarta, Manokwari, Irian Jaya Province; Semarang, Jawa Tengah Province; and Ambon, Maluku Province.

 

Indonesia Marine Corps (Korps Marinir - KorMar)


The Indonesian National Armed Forces comprises approximately 430,000 personnel including the Army, Navy (including the Indonesian Marine Corps - Korps Marinir TNI AL), and the Air Force. The Indonesian Army is by far the largest, with about 330,000 active-duty personnel, compared to around 75,000 in the Navy and 35,000 in the Air Force. The Indonesian armed forces are entirely voluntary. The Indonesian Marine Corps is administratively supported by the navy but operationally controlled by the chief of the armed forces. The Commander of Marine Corps is a two star Major General (Marine). The corps is equipped with tanks, armored fighting vehicles, armored personnel carriers, towed howitzers, multiple rocket launchers, and air defense guns.

As of 2010 the Marine had around 17,000 personnel, this condition making a joke in Indonesian military circles that, with the number of island in Indonesia also around 17,000 [making this country as the largest archipelago in the world], every Marine soldier must guarding one island in Indonesia. Kormar has the nickname as Sea Ghost, and wears a distinctive purple beret. This color comes from the Javanese legend that the regent of southern sea always uses purple color for dress.

Formed on 15 November 15, 1945, the corps is the main force in amphibious combat operations and, defensively, is the quick reaction forces in emergency situation to defend the beach fronts from enemy invasion. The Marine Corps (Kormar) are the Indonesian Navy's ground troops. The Marine Corps is one of the Indonesian Navy's main commands, equally with Eastern fleet, Western fleet, Navy Academy, Navy School of Command and Cross Sea Military Command.Officially, the Marine combat area is around 8 km from the beach because that's the main area for amphibious landed operations. If the marines needed to conduct operations further incland, its must be under the jurisdiction of the land task force commander.

During the period of confrontation [1963-65], the Indonesian naval capability increased in quality and quantity. The Marine Corps was reinforced by armoured and amphibious vehicles. In the aftermath of the abortive 1965 coup, however, the navy suffered a decline in influence within the armed forces and the nation because of suspected involvement in the coup attempt (particularly by the marine corps) and because of its small size in comparison with the army.

During the 1960s Kormar used KKO-AL (Navy Commando Unit) as their corps name but in 1975, KKO went back to using Marine Corps as their name. In 1991 the Corps was reported to number over 12,000 marines (organized into 2 infantry brigades of 6 battalions each), one administrative regiment, one combat support regiment, and one training regiment.By 1992 13,000 marines were organized into two brigades, one in Jakarta and the other in Surabaya, and were equipped with light tanks, armored personnel carriers, and antiaircraft guns. Some of the marine elements were believed occasionally to be attached to KOSTRAD in operational missions. The Marine Corps subsequently received amphibious vehicles from France.

By some accounts, in 1999 a plan was proposed to expand the Kormar from its strength of 13,000 troops. As of 2002 the Indonesian Marine Corps had approximately 15,000 personnel formed into Marine Headquarters, one division, one brigade, one training command, one anti terrorist detachment, two marine base commands, one marine hospital, six naval base defense battalions. In addition to increasing the number of weapons it already has, the Indonesian Navy also strengthened its marine corps' force by establishing the 8th and 9th Marine Infantry Battalions, the Marine 3rd Infantry Brigade and the 2nd Marine Troop.

In 2005 a plan was proposed to expand the Kormar from the existing strength of 17,000 personnel [some accounts relate that this plan was first proposed in 1999]. Based on this plan, by 2025 every Marine Division would have three combat brigades: the Infantry, Cavalry, and Artillery, and would be supported by one Combat Support Regiment and one Administration Support Regiment. The expansion would create three Marine divisions: Surabaya for Eastern area command, Jakarta for Central area command, and Rate Island in Lampung for Western area command. Kormar also would have 2 independent marine brigades, 1 marine training command, 5 marine bases and 11 marine battalion for navy base defense. The expansion would increase the strength of Kormar to 70,000 personnel by 2025.

As of 2010 the Indonesian Marine Corps had an reported 20,000 troops [less "authoritative" sources report as many as 29,000 troops]. They are organized in two Marine Forces (PASMAR), or Marine Corps Groups, based in Surabay and Jakarta, each with three battalions, and one independent marine infantry regiment, with three batallions in Teluk, Rata and Sumatra. Other units include a Special Forces battalion, and an artillery regiment.

The Battalion Intai Amfibi (Taifib), formerly known as the Kompi Intai Para Amphibi (KIPAM), was formed on 18 March 1961 as marine commandos. The battalion was first used in the Irian Jaya in April 1962. Starting from November 1971 it was called Batalyon Intai Amphibi (Yon Taifib) or Amphibious Recon Battalion. All troops are two year veterans of the KOMAR who volunteer for the seven month commando training course. The training at the KIPAM training facility at Surabaya includes a month long airborne training course. Battalions are stationed in Jakarta and Surabaya Marine Base.

In addition to increasing the number of weapons it already has, the Indonesian Navy has also strengthened its marine corps' force by establishing the 8th and 9th Marine Infantry Battalions, the Marine 3rd Infantry Brigade and the 2nd Marine Troop. As of 2010 the Marine corps had 417 armored vehicle, but some 307 of the armored vehicle were over 30 years of age, 37 vehicles between 21-30 years and only 71 is a new vehicle between 1-10 years. A total of 35 Russian-made BMP-3F amphibious infantry fighting vehicles were deployed by the Indonesian Marines in 2010. These had been proposed to be ordered in late 2008, alongside a $1-billion loan package from Russia which was to include Mil helicopters and two Kilo-class submarines.

On July 10, 2008 U.S. District Judge Catherine C. Blake sentenced Erick Wotulo, age 61, a citizen of the Republic of Indonesia, and a retired Indonesian Marine Corps General, to 30 months in prison followed by three years of supervised release for conspiracy to provide material support to a designated foreign terrorist organization and money laundering. According to the plea agreement, beginning in April 2006 Wotulo conspired with Haji Subandi, Haniffa Bin Osman and Thirunavukarasu Varatharasa to export state-of-the-art firearms, machine guns and ammunition, surface to air missiles, night vision goggles and other military weapons to the Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tamil Tigers) operating within Sri Lanka, to be used to fight against Sri Lankan government forces. The conspirators contacted an undercover business located in Maryland about the sale of military weapons. Wotulo and Subandi aided in the acquisition and proposed delivery of military technology to the Tamil Tigers, requesting price quotes, negotiating the purchases, and providing details of ocean routes for the transfer of the arms to the Tamil Tigers.

 

 

Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI AL)
Indonesian Armed Forces - Sea Force

The Indonesian Navy was established on 22 August 1945 following the Indonesian Proclamation of Independence. It was formed as the Agency of the People's Security Sea Service (Badan Keamanan Rakyat-Laut or BKR), with only wooden ships, a few landing craft and weapons left by Japan. The BKR was developed by the alumni of the Sekolah Pelayaran Tinggi (Maritime College) and the Dutch Naval Academy (Koninjklijk Institut de Marine). Following the establishment of the Indonesian Armed Forces (ABRI) on 5 October 1945, BKR became known as Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). The name ALRI was used until 1970, when it was changed to Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

During the period of the independence war of 1945-1949, ALRI, with a minimum of forces, was able to conduct sea expeditions to various areas out of Java to establish naval bases, marine forces, and naval training schools. Apart from establishing naval forces out of Java, the objective of the expeditions was to expand the spirit of the proclamation, and increase exposure among other countries by breaking through naval blockades to obtain weapons, ammunition and medical supplies. These naval operations succeeded in encouraging resistance against the Dutch and establishing armed forces in Bali, South Kalimantan, and South Sulawesi.

 

 


Indonesian Navy

From Wikipedia, the free encyclopedia

The role of the Indonesian Navy (Indonesian: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI–AL) is to patrol of Indonesia's immense coastline, to ensure safeguard the territorial waters and Exclusive Economic Zone (EEZ), to protect Indonesia's maritime strategic interests, to protect the islands surrounded Indonesia and to defend against seaborne threats. The TNI AL is the largest navies in the region of South East Asia. It currently aims to become the most technologically advanced navies in the region.

All commissioned ships of the TNI-AL have the prefix KRI (in Indonesian, Kapal Perang Republik Indonesia), which means War Ship. The Indonesian Navy personnel at the moment has about 74,000 active personnels and more than 150 naval warships including attack submarines.

History

 The Indonesian Navy was formed on August 22, 1945. It was formed as the Agency of the People’s Security Sea Service (Badan Keamanan Rakyat-Laut). Later on October 5, 1945, BKR Laut became known as Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). This was later changed to Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) in the 1970.

Personnels of the Indonesian Navy is estimated at 74,000 in 2008. The Indonesian Navy purchased a number of ships of the former ex Parchim, Frosch and Kondor Class from former East German Navy in the 1990s. Navy vessels include KRI Cobra and others. In 2006, Indonesian Navy purchased 2 shipset Yakhont missiles and 20 BMP-3F amphibious light tanks with option of 100 more BMP-3 from Russia. Indonesia also plans to buy landing craft ships from Russia.

The Indonesian Navy is modernizing the fleet. New corvettes ordered from Netherlands are being added.[1] The Navy also plans to induct 60 patrol vessels within a decade to maintain adequate force level while replacing obsolete ships in service. This will help in the fight against sea piracy and other maritime crime.[2]

 Organization

The navy comprises the following:

* Headquarters Staff (HQ, Jakarta) under the overall command of the Navy Chief of Staff,
* Two Fleet Commands :
o Eastern Fleet Command, in Surabaya, conterminous with Army's KODAM V and KODAMs VII through IX and Air Force's Operation Command II.
o Western Fleet Command, in Jakarta, conterminous with Army's KODAMs I through IV and VI and Air Force's Operation Command I.
* Several Naval Main Bases and Naval Bases throughout Indonesia. Apart from the major bases at Surabaya and Jakarta, forward operating bases exist at Kupang, West Timor and Tahuna, Sulawesi.
* Marine Corps,
* Naval Air Service,
* Military Sealift Command - coordinates the navy's logistical support systems.

Plans exist to have a single HQ at Surabaya, with commands at Riau (West), Papua (East), and Makassar (Central).[3]

 

 Indonesian Navy Special Forces

* Komando Pasukan Katak - the primary special operations force of the Indonesian Navy. They are recruited from navy sailors, and they are commonly called as "FROG MAN".
* Kompi Intai Para Amfibi - the Marine Corps' Amphibious Reconnaissance Battalion, which also has capability as para-commando. They are recruited from marines corps.
* Detasemen Jala Mangkara - special operations forces of the Indonesian Navy. It is a combined detachment formed from selected personnel of the Navy's Underwater Special Unit (Kopaska) and the Marine Corps' Amphibious Reconnaissance Battalion (KIPAM aka Yontaifib).

 

 Ships of the Indonesian Navy

See also: Current Indonesian Navy ships

 

 The majority of the vessels in the Indonesian navy are from The Netherlands and Britain. However, since 2003, Indonesian shipyards produce many of their own small vessels, in particular those of smaller displacement like patrol boats and fast attack crafts. Recently, two Makassar class LPDs have been launched by PT. PAL, with assistance from Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.(DSME) of South Korea, and there are a plans to build indigenous missile-armed corvettes (Kornas).

 

 Naval Aviation

In 1960 Indonesian Navy Naval Aviation had the capability to long strike. In 1960, Indonesian Navy had IL-28 long strike medium bombers. In 1975-79, the Dinas Penerbangan Angkatan Laut (Naval Aviation Service) received 12 GAF Nomad Searchmaster B's and six Searchmaster L twin-turboprops to form a maritime patrol Squadron (800 Skwadron).[4] In mid 1996 six NC.212-MPAs also join the squadron. All aircraft fly from the Naval headquarters base of Surabaya, but detachments are at times sent to Tanjung pinang and Manado.
[edit] Current Aircraft Inventory

 

 Indonesian Marines

The Korps Marinir are the Indonesian Navy's ground troops. It was created on November 15, 1945 and has the duties of being the main amphibious warfare force and quick reaction force of defence against enemy invasion.

 

Ongoing Projects

n 2009 President Susilo Bambang Yudhoyono alocated 70billion rupiah for built indonesian hellicopter carrier, built by PT. PAL - Indonesia

Ideally Indonesia Ocean Force should has 250 ships and it has in blue print up to 2024.[6]

In April 2011, PT PAL, in cooperation with Netherlands' Naval Shipbuilding, started designing a new light corvette for ASW purposes. It will be the largest warship built by PT PAL.[7]

At the same time, Indonesian Navy has accepted a grant of 2 used patrol boats equipped with guided missiles made in Britain from Brunei after upgrading itself with newer vessels. [8]

April 2011: The State-owned Bank Mandiri finances constructions of two 40-meter fast missile boats (Kapal Cepat Rudal - KCR-40s), worth Rp.65,97 billion (about $7.65 million). It is to be designed and built solely locally.[9] The KCR-40s will operate in Indonesia's western waters which are geographically dotted by small islands and divided by straits.[10]

June 2011: After disqualifying the Russian submarine offering, due to the fact of being too big for an archipelagic country, Indonesia will pick one of three countries offering: French Scorpene, Germany U-209 and South Korea similar class with U-209.[11]

July 2011: Indonesia will build 2 submarines initial at 2012. One will be built in joint production country and one again in PT PAL, Surabaya.[12]

Integrated Maritime Surveillance Systems

With various coast-line radars, Indonesia has become the world's longest Integrated Maritime Surveillance Systems (IMSS). The network covers more than 1,205 kilometers of coast line in the Straits of Malacca and about 1,285 kilometers of coast line in the Sulawesi Sea

 

 

 

 Indonesian Naval Aviation

The Dinas Penerbangan Angkatan Laut, or Indonesian Naval Aviation Service was activated on June 17, 1956, as Dinas Penerbangan ALRI (Naval Aviation Service), and renamed Dinas Penerbangan TNI-AL or DISNERBAL, in early 1974. The first aircraft to enter service in numbers were eighteen Gannet AS-4/T-5s bought in the UK in 1957. They were purchased for the ASW role as an alternative for the S-2F Tracker, which the US refused to sell due to the political situation at the time. In August 1957, the first six students arrived in the UK to start their pilot training at RAF Oakington (Vampire) and the Fairey factory at White Waltham (Gannet). The first two aircraft arrived with Skwadron Udara (SkwU) 100 in 1960, and were based at the former MLD base Morokrembangan, Surabaya.

In July 1962, ALRI relocated six Gannets from SkwU.100, and two UF-2s from Flight Udara 300 to Liang airbase, Ambon, in order to cover the sea north of Sulawesi during the conflict over Dutch New Guinea. Two Gannets remained at Morokrembangan for pilot training. In August 1962, the aircraft had moved to Morotai, preparing for the invasion of Dutch New Guinea. Late August 1962, after the conflict had come to a peaceful end, they returned to Liang via Mapengat, Manado, while one Gannet fatally crashed near Ambon. Soon afterwards, the unit returned to its home base.

During the Confrontation with Malaysia from 1964 until 1966, Gannets of SkwU.100 were based at Tanjung Pinang, Riau, and also flew from Denpasar, Bali. As the UK was a participant in the conflict, the flow of spare parts was immediately stopped, and the ALRI had to resort to cannibalism to keep the Gannets operational. Within a few years, the Gannets were grounded and withdrawn from use. By 1965, as the Confrontation was at its peak, the ALRI had taken delivery of its first Eastern Bloc aircraft. A total of fifteen Mi-4 helicopters (nine ASW and Maritime Patrol-, five General Purpose- and a single VIP model) for SkwU.400 were delivered from late 1963. The ALRI was also to receive the TU-16KS, but tactical airpower was deemed more important, so ten Il-28T torpedo bombers and two Il-28U trainers entered service with SkwU.500. These second hand former Soviet aircraft were delivered including 59 RAT-52 torpedoes, and based at the new Juanda naval air station south of Surabaya, where the first flight took place in April 1965. That same year ALRI also received fourteen Beagles from the AURI, but these were never used due to their age. SkwU.600 was activated in 1965, and operated the C-47. The first Alouette 2 helicopters arrived with SkwU.400 from France in 1964. In late 1965, the ALRI Order of Battle looked like this:

Skwadron Udara 100 Gannet AS4/T5 Morokrembangan, Surabaya
Flight Udara 300 UF-2 Morokrembangan, Surabaya
Skwadron Udara 400 Mi-4, SA318C Juanda, Surabaya
Skwadron Udara 500 IL-28T/U Juanda, Surabaya
Skwadron Udara 600 C-47 Juanda?, Surabaya
Flight Markas Grand Commander 689F Juanda, Surabaya

Following the October 1965 Coup, the Il-28s soon became unserviceable, and were grounded in 1967 (or 1970, but some reports say the Il-28 was still operational in 1972!). Several trainers, communications and VIP aircraft also served with DISNERBAL, allocated to SkwU.200. An Aero Commander 680FLP was received in October 1967 (and a Grand Commander 500?). In October 1968, four DC-100 Lark Commanders arrived and joined SkwU.400 (by 1978), but were later transferred to SkwU.200. This unit also received the F-33A Bonanza, ordered in August 1986, and the TB-9 Tampico. A new Maritime Patrol unit formed in 1975 is SkwU.800, receiving twelve GAF N-22Bs from December 1975 at Juanda. Six more advanced GAF N-22SL models supplemented them from June 1981.

On October 16, 1975, the town of Balibo in East Timor fell into Indonesian hands, and five Australian journalists were killed. As a protest, Australia postponed the GAF Nomad delivery. From September until November 1977, a new TNI offensive in East Timor saw the first use of Nomads on offensive surveillance missions. SkwU.600 received the first of ten IPTN NC212M-200s in March 1984, but continued to operate the surviving DC-3s on a limited scale until at least late 1993. The Mi-4s had been withdrawn from use in 1972, and had not yet been replaced. In December 1977, the IPTN NBo105CB revived SkwU.400, six being delivered. Four years later, in April 1981, it resumed its ASW role with the arrival of the Wasp HAS-1, and ten former Dutch Navy (MLD) examples entered service at Juanda. The unit continued to expand, and the first of four Exocet equipped IPTN NAS332F Super Pumas arrived in December 1984, followed by six IPTN NB412Ss from March 1989.

On March 8, 1996, the Chief-of-Staff of the Naval Aviation Service announced the planned purchase of the IPTN CN235-MPA (Maritime Patrol), NC212 (Light Transport) and GAF Nomad (Tactical Maritime Patrol). From the original batch of eighteen GAF N22B/SL Nomads delivered, only nine remained operational by January 1997 and a contract worth AUS$2 million for twenty second-hand Nomads was signed in November 1996. The first seven ex Royal Australian Army GAF N22Bs arrived at Juanda after their ferry flight via Darwin, Kupang and Sumbawa Besar in January 1997. The deliveries were completed by August 8, 1997, when the twenty aircraft were handed over to SkwU.800 in a ceremony at Juanda. Four additional Nomads (two N22-MPAs and two N24-MPAs) were purchased in 2001, probably in Australia.

Late 1994, program On Top II was to have added three NC212s, three NC212-MPAs and three NBo105s to the service's strength and after some delay a contract with IPTN was confirmed in June 1996. The NC212-MPAs replaced the old Nomads with SkwU800, and are equipped for maritime patrol and surveillance operations with Thomson-CSF AMASCOS (Airborne Maritime Situation Control System) avionics, Ocean Master Surveillance Radar, CHLIO FLIR and Sextant Avionique systems. The three Basic Military NC212s were delivered by 2003 and the first NC212M-200 PATMAR (MPA) was delivered on May 12, 2005. Delivery of the NBo105s, fitted with similar equipment less the CHLIO system, may have started in early 2000. A veteran that entered service was the DHC-5 Buffalo. Two ex-UAE Airforce aircraft were overhauled by IPTN at Bandung, and the first one was delivered to SkwU.600 on July 4, 1997. They replaced the C-47. On June 17, 1998, the three remaining airworthy Wasps were finally grounded. An additional IPTN NB412 was delivered in March 1997.

In January 2001, Kadisnerbal (Chief of Naval Aviation) Laksma TNI Yayun Riyanto announced that the TNI-AL had decided to buy two Mil Mi-17 and eight (later changed to sixteen) new Mi-2 light transport helicopters. A contract for the Mi-2s was signed in March 2003, and two were subsequently delivered to SkwU.400. Ten would be based at Juanda, Surabaya, and six in Jakarta. Further deliveries by PLC Rostov Mil were however blocked because of the high price and the fact that the helicopters were second hand! Also, PZL-Swidnik SA could deliver new Mi-2s for less money. The TNI-AL took delivery of three Eurocopter EC-120B Colibri training helicopters from September 2001, and assigned them to SkwU.200. On February 14, 2005 three EADS Socata TB-9 GTs and two TB-10 GTs entered service with SkwU.200. In July 2005, seven PZL-Mielec M28B-1RI maritime patrol Skytrucks and three M28B-1TDI light transport Skytrucks were ordered with deliveries to start in late 2005. However, this order was cancelled.